JAKARTA, ppmindonesia.com- Berbicara tentang eksistensi dan kekuatan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari narasi panjang pergerakan sosial di era 1980-an. Di balik lahirnya jaringan dan asosiasi PKL yang solid secara nasional, ada jejak historis yang mendalam dari Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Organisasi yang lahir dari rahim kegelisahan aktivis mahasiswa ini menjadi motor penggerak utama yang mengorganisasi sektor informal menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan.
Bagaimana awal mula sinergi ideologis ini terbangun?
Berikut adalah kilas balik perjalanan PPM dalam membidani embrio gerakan PKL di tanah air hingga dinamika kepemimpinannya saat ini.
Berangkat dari Kebijakan NKK-BKK
Kilas balik ke awal tahun 1980-an, rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Kebijakan ini secara sistematis mengebiri aktivitas politik mahasiswa dan mempersempit ruang gerak mereka di dalam kampus.
Namun, alih-alih padam, tekanan ini justru melahirkan kreativitas gerakan baru. Para tokoh dan aktivis mahasiswa saat itu—seperti Adi Sasono (Lembaga Studi Pembangunan/LSP), Dawam Rahardjo (LP3ES), serta para penggerak dari Dhworowati Institute—melihat bahwa ruang lingkup gerakan kemasyarakatan harus digeser langsung ke lapangan.
Mereka bersepakat melakukan gerakan Dakwah Bil Hal (dakwah melalui aksi nyata pembangunan). Fokusnya jelas: pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan dari kue pembangunan nasional.
PPKY: Embrio Jaringan PKL dari Yogyakarta
Salah satu sektor paling rentan yang disentuh oleh gerakan PPM adalah para pedagang jalanan atau PKL. Melalui pendekatan riset aksi partisipatif (participatory action research) yang dirintis oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Solo, Dhworowati Institute Yogyakarta, dan HP2M Jakarta, para aktivis mulai turun ke jalan.
Pada tahun 1989 di Yogyakarta, PPM melalui para aktivisnya mulai merintis berdirinya Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKY).
PPKY bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan sebuah wadah konsolidasi, advokasi, dan edukasi bagi para pedagang agar memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan regulasi tata kota yang kerap represif.
Keberhasilan PPKY dalam mengorganisasi basis massa pedagang di Yogyakarta menjadi blue print (cetak biru) nasional. Inilah yang kemudian menjadi embrio dan pemicu lahirnya kesadaran kolektif PKL di kota-kota lain.
Musyawarah Nasional I 1992: Kebangkitan PKL Se-Indonesia
Sinar pergerakan yang bermula dari sudut-sudut kota Yogyakarta ini akhirnya membesar. Pada bulan Februari 1992, sejarah baru dicatat. Digelarlah Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pedagang Kaki Lima Seluruh Indonesia (APKLI).
Munas I ini menjadi gong pembuka bagi gerakan PKL yang terstruktur secara nasional. Melalui momentum ini, PKL tidak lagi dipandang sebagai “penyakit kota” atau sekadar sektor informal yang semrawut, melainkan sebagai pilar ekonomi rakyat yang mandiri.
Gerakan penguatan ekonomi ini mendapat angin segar ketika mendapat dukungan dari berbagai kementerian sektoral strategis saat itu.
Dukungan mengalir dari Kementerian Koperasi di bawah menteri Bustanul Arifin, Kementerian Perindustrian (Hartanto), Kementerian Tenaga Kerja (Cosmas Batubara), hingga Menteri Pemuda dan Olahraga (Akbar Tanjung). Sinergi ini bahkan melahirkan Lembaga Jaringan Pengembangan Sektor Informal, yang mengukuhkan posisi PKL dalam struktur ekonomi nasional.
Dinamika Munas IV 2011: Sisi Gelap Putusnya Trah Sejarah PPM di APKLI
Seiring berjalannya waktu, arah kepemimpinan organisasi ini mengalami pergeseran politik dan ideologis yang cukup tajam.
Titik balik ini terlihat jelas pada Musyawarah Nasional (Munas) IV APKLI yang diselenggarakan pada 11–13 Maret 2011 di Semarang, Jawa Tengah.
Dalam Munas tersebut, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed (atau yang sering ditulis secara awam sebagai Ali Maksum) resmi terpilih untuk memimpin periode pertama (2011–2016) sebagai Ketua Umum DPP APKLI.
Namun, sejak nakhoda kepemimpinan berpindah ke tangan dr. Ali Maksum, APKli dinilai mulai kehilangan “roh” aslinya yang telah ditiupkan sejak awal kelahiran organisasi. Sang Ketua Umum dinilai tidak mengakui bahwa APKLI sebenarnya lahir “dari perut” PPM melalui tetesan keringat dan perjuangan panjang para tokoh-tokoh senior PPM.
Lebih jauh lagi, dalam perjalanan kepengurusannya, dr. Ali Maksum kemudian menambahkan nomenklatur menjadi “APKLI Perjuangan“Langkah politik ini diduga kuat sebagai salah satu trik strategis untuk menghilangkan pengaruh dan trah historis PPM dari tubuh organisasi.
Akibatnya, dalam struktur kepengurusan baru, posisi para aktivis PPM yang telah mengawal APKLI sejak masa awal sebelum era Ali Maksum secara perlahan tersingkir dan ditiadakan.
Otorefleksi PPM: Pentingnya Tata Kelola Gerakan dan Badan Otonom
Kenyataan pahit ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan internal pegiat pemberdayaan masyarakat. Fenomena hilangnya trah historis ini dinilai sebagai kelengahan kolektif yang harus segera dibenahi.
“Hal ini seharusnya menjadi evaluasi dan koreksi total bagi PPM Nasional dan para aktivisnya.
Gerakan aksi di lapangan itu memang sangat penting, namun kita jangan pernah lupa meninggalkan dan merapikan tata kelola administrasi gerakan serta legalitas formal organisasi,” ujar salah seorang aktivis senior PPM yang enggan disebutkan namanya kepada PPMIndonesia.com.
Aktivis tersebut menambahkan bahwa realitas ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar, baik bagi aktivis APKLI yang masih ingin menjunjung tinggi amanat dan khitah organisasi asli PPM, maupun bagi para pengurus nasional PPM saat ini.
Ke depan, Pengurus Nasional PPM didesak untuk terus mendorong para aktivis APKLI yang setia pada garis perjuangan awal agar berani melakukan konsolidasi.
Target utamanya adalah mengembalikan hak sejarah tersebut dan mendorong agar APKLI secara resmi ditarik kembali posisinya menjadi salah satu Badan Otonom di bawah naungan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM).
Warisan Ideologis yang Harus Diselamatkan
Melalui catatan sejarah dan dinamika kontemporer ini, kita diingatkan kembali bahwa PPM bukan sekadar organisasi wadah berkumpulnya mantan aktivis kampus. PPM adalah laboratorium sosial yang berhasil mengubah keterbatasan politik (akibat NKK-BKK) menjadi energi pemberdayaan ekonomi yang masif dan melahirkan institusi besar seperti APKLI.
Meskipun saat ini ada upaya pemutusan rantai sejarah secara struktural, api ideologi PPM—bahwa rakyat kecil dan sektor informal harus berdaya di negerinya sendiri—tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan kolektif basis massa di akar rumput.
Penataan administrasi gerakan dan penyelamatan aset ideologis kini menjadi agenda yang tidak bisa lagi ditunda. (Emha)
Redaksi ppmindonesia.com membuka ruang koreksi, pelurusan sejarah, dan sumbangan catatan bagi para pembaca dan pelaku sejarah PPM melalui kolom kontak kami.*¢
