Polemik relokasi Badak Jawa dan penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar persoalan teknis konservasi. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara menempatkan kepentingan ekologis, keberlanjutan kehidupan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam satu kebijakan pembangunan yang berkeadilan.
Editorial PPM Indonesia
Ujung Kulon, Lebih dari Sekadar Habitat Badak Jawa
Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menjadi perhatian publik. Kawasan konservasi yang dikenal sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ini menghadapi dua isu besar yang memunculkan perdebatan: wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, dan penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kedua persoalan tersebut menghadirkan pertanyaan penting mengenai arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab mengantisipasi ancaman kepunahan Badak Jawa akibat bencana alam, termasuk potensi gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban menjaga keutuhan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan satwa langka tersebut.
Ujung Kulon bukan hanya kawasan hutan dan habitat satwa. Ia merupakan kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan antara daratan, pesisir, perairan, vegetasi, sumber air, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, membicarakan masa depan Badak Jawa tidak cukup hanya dengan membicarakan jumlah individu atau kemungkinan memindahkannya ke kawasan lain. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana keseluruhan ekosistem tetap terjaga dan mampu menopang kehidupan.
Inilah ujian sesungguhnya bagi kebijakan konservasi Indonesia.
Konservasi Tidak Cukup dengan Memindahkan Satwa
Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Gagasan tersebut berangkat dari kekhawatiran bahwa konsentrasi seluruh populasi Badak Jawa di satu kawasan menyimpan risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar.
Secara prinsip, membangun habitat kedua merupakan gagasan yang patut dipertimbangkan dalam strategi konservasi jangka panjang. Ketergantungan suatu spesies yang sangat langka pada satu kawasan memang menghadirkan kerentanan tersendiri.
Namun, membangun habitat kedua tidak identik dengan memindahkan satwa secara terburu-buru.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo, mengingatkan bahwa pemindahan satwa liar memiliki risiko ekologis dan medis yang tinggi. Badak Jawa telah beradaptasi dengan lingkungan Ujung Kulon, termasuk ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, kubangan lumpur, kelembapan, serta karakteristik vegetasi yang mendukung kehidupannya.
Pandangan serupa disampaikan Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor. Menurutnya, adaptasi Badak Jawa terhadap lingkungan lokal telah membentuk pola makan, cara mencari makanan, perilaku, dan strategi reproduksi yang khas.
Perbedaan karakter ekologis dan geologi antara Ujung Kulon dan Alas Purwo harus menjadi bagian penting dari kajian kelayakan habitat.
Dengan demikian, keputusan relokasi tidak boleh didasarkan hanya pada luas kawasan hutan atau ketersediaan lahan. Diperlukan penelitian mengenai kesesuaian habitat, daya dukung ekosistem, ketersediaan pakan, kualitas air dan tanah, potensi penyakit, serta kemampuan satwa beradaptasi.
Bagi PPM Indonesia, prinsip yang harus dikedepankan adalah kehati-hatian, tanggung jawab ilmiah, dan keberlanjutan.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan kehidupan justru menciptakan ancaman baru bagi kelangsungan spesies yang hendak dilindungi.
Menjaga Habitat Asli dan Mengantisipasi Risiko Bencana
Kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon tentu tidak boleh diabaikan. Risiko gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau harus diantisipasi melalui perencanaan mitigasi yang serius.
Namun, ancaman bencana tidak seharusnya secara otomatis menjadi alasan untuk meninggalkan atau mengurangi komitmen perlindungan terhadap habitat asli.
Justru, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah memperkuat sistem perlindungan kawasan, pemantauan lingkungan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat patroli dan penegakan hukum terhadap perburuan liar, memulihkan vegetasi pakan alami, meningkatkan pemasangan kamera jebak, memantau kesehatan dan reproduksi populasi, serta mengembangkan sistem peringatan dan kajian mitigasi bencana.
Potensi penularan penyakit dari ternak di kawasan penyangga juga perlu mendapat perhatian melalui pendekatan kesehatan satwa dan lingkungan atau One Health.
Sementara itu, gagasan habitat kedua tetap dapat dipersiapkan melalui penelitian independen dan tahapan yang terukur. Pengembangan habitat kedua harus menjadi strategi pelengkap perlindungan Ujung Kulon, bukan pengganti tanggung jawab negara menjaga habitat aslinya.
Dengan pendekatan tersebut, konservasi tidak terjebak pada pilihan yang saling dipertentangkan antara mempertahankan habitat lama atau membangun habitat baru. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila didasarkan pada kepentingan keselamatan Badak Jawa.
WUP di Perairan Ujung Kulon dan Prinsip Kehati-hatian
Persoalan lain yang memerlukan perhatian serius adalah penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang mencakup sejumlah kawasan perairan sekitar Ujung Kulon.
Kementerian ESDM telah menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan. WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan yang dapat menjadi dasar penetapan wilayah izin usaha pertambangan.
Penjelasan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Tidak tepat menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan telah berlangsung di perairan TNUK hanya karena terdapat penetapan WUP.
Namun, persoalan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan konsekuensi ekologis dari kebijakan tersebut pada masa mendatang.
Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi membutuhkan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada kondisi saat ini, tetapi juga memperhitungkan potensi tekanan lingkungan yang mungkin muncul akibat aktivitas manusia.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, telah mengambil langkah dengan menyurati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meminta evaluasi dan peninjauan kembali keputusan tersebut, khususnya bagian WUP di perairan sekitar TNUK.
Jumhur menilai perlindungan habitat Badak Jawa harus memperhatikan keutuhan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan. Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.
Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan maupun pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa, potensi risiko ekologis harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Jumhur juga mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait serta meminta agar tindak lanjut pemanfaatan wilayah yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan.
Bahkan, ia menegaskan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila suatu rencana pertambangan di perairan sekitar TNUK tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan hidup.
Sikap ini penting sebagai pengingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh berjalan mendahului kepastian perlindungan lingkungan.
Dalam perspektif keadilan ekologis, keberadaan suatu kawasan konservasi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemanfaatan ruang di sekitarnya.
Meluruskan Informasi, Menghindari Prasangka
Polemik Ujung Kulon juga berkembang dengan munculnya berbagai dugaan mengenai hubungan antara rencana relokasi Badak Jawa dan kepentingan pertambangan emas.
Keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya yang sahamnya dimiliki PT Antam turut menjadi perhatian. Namun, persoalan konsesi tambang Cibaliung harus dibedakan dari penetapan WUP di perairan sekitar TNUK.
Antam menyatakan bahwa kegiatan penambangan PT Cibaliung Sumberdaya telah dihentikan sejak 2022 dan perusahaan tidak lagi melakukan produksi maupun eksploitasi di lokasi tersebut. Kegiatan yang tersisa berkaitan dengan kewajiban pascatambang.
Karena itu, fakta mengenai status kegiatan pertambangan, perizinan, batas konsesi, dan penetapan wilayah pertambangan harus diperiksa secara terpisah.
Jumhur Hidayat juga meluruskan anggapan yang mengaitkan wacana relokasi dengan kepentingan ekspansi pertambangan emas ataupun kepentingan Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, anggapan tersebut tidak benar dan Hashim justru dikenal memiliki perhatian terhadap perlindungan satwa liar.
Dalam persoalan lingkungan hidup, kritik terhadap kebijakan harus tetap disampaikan secara terbuka. Namun, kritik perlu dibangun di atas fakta, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Membangun prasangka atau mengembangkan tuduhan tanpa bukti tidak akan membantu penyelesaian persoalan.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah, baik mengenai konservasi maupun pemanfaatan sumber daya alam, dapat diuji secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
Peranserta Masyarakat sebagai Fondasi Konservasi
Salah satu pelajaran penting dari polemik Ujung Kulon adalah perlunya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari gerakan konservasi.
Penolakan terhadap rencana relokasi disampaikan oleh tokoh adat Baduy, Jaro Oom, serta Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Mereka meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan dan tetap mempertahankan Badak Jawa dalam ekosistem aslinya.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, memandang keberadaan Badak Jawa bukan hanya sebagai kekayaan alam, tetapi juga identitas dan kebanggaan masyarakat daerah.
Pandangan masyarakat tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai hambatan pembangunan atau sekadar persoalan emosional dan identitas daerah.
Mereka memiliki hubungan sosial dan historis dengan kawasan Ujung Kulon yang perlu dihormati dalam perumusan kebijakan.
Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi tidak cukup diwujudkan dengan sosialisasi setelah keputusan dibuat. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Di sinilah pentingnya membangun konservasi berbasis masyarakat atau community-based conservation.
Masyarakat sekitar kawasan konservasi dapat menjadi mitra strategis dalam pemantauan lingkungan, pencegahan perburuan liar, pendidikan ekologis, pengembangan ekonomi alternatif, dan perlindungan kawasan penyangga.
Pengetahuan lokal dan kearifan masyarakat merupakan modal sosial yang dapat memperkuat kebijakan konservasi berbasis ilmu pengetahuan.
Karena itu, pemerintah perlu membangun ruang dialog yang setara antara masyarakat adat, masyarakat lokal, pemerintah daerah, pengelola taman nasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Konservasi yang tidak melibatkan masyarakat akan kehilangan salah satu kekuatan sosial terpenting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Perspektif PPM: Tawazun, Syura, dan Takaful Ekologis
Bagi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), persoalan Ujung Kulon dapat menjadi ruang refleksi mengenai hubungan manusia, masyarakat, ekonomi, dan alam.
Pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya dimaknai sebagai peningkatan kapasitas ekonomi atau kemampuan mengelola sumber daya. Pemberdayaan juga harus membangun kesadaran mengenai tanggung jawab manusia terhadap keberlangsungan kehidupan.
Dalam kerangka nilai PPM, terdapat beberapa prinsip yang relevan.
Pertama, Tawazun atau keseimbangan.
Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh menghilangkan kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan.
Kedua, Syura atau musyawarah.
Kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan masa depan kawasan konservasi harus dirumuskan melalui dialog yang terbuka. Suara masyarakat lokal, masyarakat adat, para ahli, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Ketiga, Takaful atau tanggung jawab bersama.
Perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab sesuai perannya.
Keempat, Al-Adl wal Ihsan atau keadilan dan kebajikan.
Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang adil tanpa membebankan kerusakan ekologis kepada masyarakat lokal dan generasi mendatang.
Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa gerakan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dimensi ekologis yang kuat.
PPM memandang bahwa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila manusia memiliki kesadaran untuk hidup selaras dengan lingkungan.
Dari Kesadaran Ekologis Menuju Gerakan Kebudayaan
Persoalan Ujung Kulon juga mengingatkan kita bahwa krisis lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan teknis pengelolaan sumber daya alam. Di baliknya terdapat persoalan cara pandang dan kebudayaan manusia terhadap alam.
Ketika alam hanya dilihat sebagai objek eksploitasi ekonomi, kepentingan ekologis sering kali ditempatkan pada posisi kedua.
Padahal, kehidupan manusia sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem.
Karena itu, diperlukan perubahan kesadaran melalui pendidikan ekologis, gerakan kebudayaan, dan pengembangan masyarakat yang partisipatoris.
Dalam perspektif dakwah bil hal, menjaga lingkungan merupakan wujud nyata tanggung jawab manusia dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai kebaikan tidak cukup disampaikan melalui ceramah dan wacana, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga kehidupan.
Kader dan jaringan PPM dapat mengambil peran melalui pendidikan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan ekonomi ramah lingkungan, serta gerakan pelestarian alam di berbagai wilayah.
Ujung Kulon dapat menjadi salah satu momentum untuk memperluas kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan bukan dua agenda yang terpisah.
Keduanya merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menjaga Ujung Kulon, Menjaga Masa Depan
Polemik Ujung Kulon seharusnya tidak berhenti pada perdebatan setuju atau menolak relokasi Badak Jawa, ataupun pada persoalan ada dan tidak adanya izin pertambangan.
Lebih dari itu, persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola konservasi yang berbasis ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, dan keadilan ekologis.
PPM Indonesia memandang setidaknya ada lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian bersama:
- Memperkuat konservasi in-situ. Menjadikan perlindungan habitat asli Ujung Kulon sebagai prioritas melalui patroli, pemulihan vegetasi, pemantauan populasi, dan mitigasi bencana.
- Mengkaji habitat kedua secara ilmiah. Memastikan setiap rencana pengembangan habitat baru didasarkan pada penelitian independen dan tidak menimbulkan risiko baru bagi Badak Jawa.
- Mengevaluasi WUP di perairan sekitar Ujung Kulon. Melakukan verifikasi spasial dan ekologis secara transparan serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Memperkuat peranserta masyarakat. Menempatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam perlindungan kawasan konservasi.
- Membangun gerakan kebudayaan ekologis. Mengembangkan pendidikan, pemberdayaan, dan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari pembangunan masyarakat berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari berapa banyak satwa yang berhasil diselamatkan atau berapa luas kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat menjaga integritas ekosistem, menghormati kearifan lokal, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak fondasi kehidupan.
Badak Jawa adalah bagian dari warisan keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Menjaganya merupakan tanggung jawab lintas generasi.
Jangan sampai kita sibuk mencari habitat baru bagi Badak Jawa, tetapi lupa memperkuat perlindungan habitat aslinya. Jangan pula atas nama pembangunan, kita mempertaruhkan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan.
Ujung Kulon sedang berada dalam ujian. Ujian bagi kebijakan negara, tanggung jawab dunia usaha, kesadaran masyarakat, dan komitmen kita terhadap masa depan lingkungan hidup.
Bagi PPM, menjaga Ujung Kulon bukan semata-mata agenda konservasi. Ini adalah bagian dari gerakan membangun masyarakat yang berkesadaran ekologis, berkeadilan, dan berperadaban.
Menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan adalah tanggung jawab bersama.





























