PINI PPMIndonesia
Setiap kali terjadi krisis sampah, narasi yang muncul hampir selalu sama: masyarakat dianggap kurang sadar, kurang disiplin, dan kurang peduli terhadap lingkungan.
Ketika sungai dipenuhi sampah, warga dituding membuang sampah sembarangan. Ketika tempat pembuangan akhir (TPA) penuh dan meluap, masyarakat dianggap terlalu banyak menghasilkan sampah. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, kampanye yang digencarkan kembali menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat.
Narasi tersebut telah berulang selama puluhan tahun.
Namun pertanyaannya, jika masyarakat terus-menerus disalahkan, mengapa persoalan sampah justru semakin membesar?
Mungkin sudah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang berbeda: jangan-jangan persoalan utama bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada ketidakmampuan sistem mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat.
Kambing Hitam yang Selalu Siap
Dalam banyak kebijakan publik, masyarakat sering menjadi pihak yang paling mudah disalahkan.
Alasannya sederhana. Menyalahkan masyarakat jauh lebih mudah dibandingkan mengakui kelemahan sistem.
Jika warga dianggap tidak disiplin, maka solusi yang ditawarkan cukup berupa sosialisasi, himbauan, atau kampanye kesadaran. Pemerintah tidak perlu melakukan evaluasi besar terhadap struktur pengelolaan yang ada.
Padahal masyarakat Indonesia telah berulang kali mendengar pesan yang sama: jangan membuang sampah sembarangan, kurangi penggunaan plastik, lakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, dan terapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
Pesan tersebut sudah menjadi bagian dari pendidikan lingkungan selama bertahun-tahun.
Jika setelah puluhan tahun kampanye persoalan sampah tetap tidak terselesaikan, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya kesadaran masyarakat, melainkan efektivitas sistem yang dibangun oleh negara.
Ketika Warga Sudah Memilah, Sistem Justru Mencampur
Salah satu contoh yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah praktik pemilahan sampah dari sumber.
Warga diminta memisahkan sampah organik dan anorganik. Sebagian bahkan meluangkan waktu dan tenaga untuk memilah lebih rinci sesuai jenis materialnya.
Namun ketika truk pengangkut datang, seluruh sampah kembali dicampurkan.
Situasi ini melahirkan pertanyaan yang sangat wajar: untuk apa masyarakat memilah sampah jika sistem pengangkutan tidak mendukung?
Masalahnya bukan pada kemauan warga.
Masalahnya terletak pada tidak adanya kesinambungan antara kebijakan di tingkat rumah tangga dengan sistem pengelolaan di tingkat kota.
Dalam kondisi seperti ini, menyalahkan masyarakat justru menjadi bentuk pengalihan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar.
Sampah Adalah Persoalan Struktur
Banyak kebijakan persampahan dibangun atas asumsi bahwa jika perilaku masyarakat berubah, maka masalah akan selesai.
Padahal sampah bukan sekadar persoalan perilaku.
Sampah adalah persoalan infrastruktur, tata kelola, pembiayaan, teknologi, distribusi, pasar daur ulang, hingga hubungan antar-lembaga.
Masyarakat bisa saja disiplin memilah sampah.
Tetapi jika tidak ada sistem pengumpulan yang terpisah, upaya tersebut menjadi sia-sia.
Masyarakat bisa saja membuat kompos.
Tetapi jika tidak ada mekanisme pemanfaatan hasil kompos, maka aktivitas tersebut tidak berkelanjutan.
Masyarakat bisa saja mengumpulkan material daur ulang.
Tetapi jika industri pengolahan tidak terhubung dengan komunitas pengumpul, maka material tersebut tetap akan berakhir sebagai limbah.
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian: sampah adalah masalah sistem, bukan semata-mata masalah individu.
Regulasi Sebagai Pengganti Solusi
Ada kecenderungan lain yang menarik dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
Ketika persoalan tidak terselesaikan, respons yang sering muncul adalah menambah regulasi.
Peraturan baru diterbitkan.
Instruksi baru dikeluarkan.
Kampanye baru diluncurkan.
Target baru diumumkan.
Seolah-olah semakin banyak aturan berarti semakin dekat dengan penyelesaian masalah.
Padahal regulasi hanya akan efektif jika didukung oleh kapasitas untuk melaksanakannya.
Tanpa dukungan anggaran, infrastruktur, teknologi, dan tata kelola yang memadai, regulasi hanya menjadi dokumen administratif yang sulit diwujudkan di lapangan.
Dalam banyak kasus, regulasi justru menjadi cara paling mudah untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja, meskipun akar persoalan belum tersentuh.
Negara Maju dan Ilusi Meniru Standar
Indonesia juga sering terjebak dalam obsesi meniru standar negara maju.
Konsep ekonomi sirkular, zero waste, pengelolaan limbah modern, hingga berbagai standar lingkungan global diadopsi tanpa mempertimbangkan kesiapan sosial dan fiskal nasional.
Padahal negara-negara maju mencapai kondisi tersebut melalui perjalanan panjang yang didukung investasi besar selama puluhan tahun.
Pengelolaan sampah di banyak negara maju tidak hanya ditopang oleh kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh subsidi pemerintah yang sangat besar.
Biaya pengelolaan sampah mereka sebagian besar ditanggung negara.
Sementara di Indonesia, masyarakat diminta memenuhi standar yang sama tanpa dukungan sistem yang setara.
Akibatnya, yang lahir adalah kesenjangan antara kebijakan dan realitas.
Mengubah Cara Pandang terhadap Masyarakat
Sudah saatnya masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sumber masalah, melainkan sebagai bagian dari solusi.
Warga bukan objek yang harus terus-menerus diatur dan disalahkan.
Mereka adalah mitra yang memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya yang sering kali lebih adaptif dibandingkan pendekatan birokratis.
Di berbagai daerah, masyarakat telah lama menerapkan prinsip penggunaan ulang barang, pemanfaatan sisa makanan, hingga pengolahan material bekas tanpa perlu mengenal istilah ekonomi sirkular.
Yang diperlukan bukan semakin banyak instruksi kepada warga, melainkan sistem yang mampu memperkuat dan menghubungkan praktik-praktik tersebut.
Dari Menyalahkan Menjadi Menghubungkan
Tugas utama pemerintah seharusnya bukan mencari siapa yang harus disalahkan.
Tugas pemerintah adalah membangun keterhubungan.
Menghubungkan rumah tangga dengan sistem pengumpulan.
Menghubungkan sampah organik dengan kebutuhan pupuk pertanian.
Menghubungkan komunitas daur ulang dengan industri pengolahan.
Menghubungkan teknologi dengan kebutuhan masyarakat.
Ketika hubungan-hubungan tersebut terbentuk, sampah tidak lagi menjadi beban semata. Ia dapat berubah menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai.
Penutup
Krisis sampah Indonesia tidak akan selesai selama pemerintah terus melihat masyarakat sebagai akar masalah.
Persoalan sesungguhnya terletak pada lemahnya sistem yang menghubungkan produksi, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah secara terintegrasi.
Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah mencari kambing hitam baru, melainkan berani mengakui bahwa persoalan sampah adalah persoalan tata kelola.
Ketika pemerintah berhenti menyalahkan warga dan mulai membangun sistem yang bekerja, saat itulah jalan menuju penyelesaian krisis sampah dapat benar-benar dimulai.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak himbauan. Masyarakat membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka menjadi bagian dari solusi.(ppmindonesia)
