EDITORIAL
JAKARTA.PPMIndonesia.com– Ada saatnya sebuah organisasi tidak cukup hanya bertanya tentang apa yang telah dikerjakannya. Ia harus berani bertanya lebih jauh: ke mana gerakan ini akan dibawa, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
Pertanyaan itulah yang relevan ketika Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) bersiap menyelenggarakan Pertemuan Nasional (PENAS) X di Yogyakarta pada Oktober 2026.
PENAS bukan sekadar agenda lima tahunan. Ia adalah momentum untuk membaca kembali perjalanan, mengevaluasi langkah, memperkuat kaderisasi, dan terutama merumuskan kembali makna peranserta masyarakat di tengah perubahan zaman.
Sebab masyarakat Indonesia hari ini menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Perubahan teknologi berlangsung sangat cepat. Ekonomi mengalami transformasi. Lingkungan menghadapi tekanan yang semakin berat. Dunia kerja berubah. UMKM menghadapi persaingan baru. Kesenjangan akses terhadap teknologi dan sumber daya masih menjadi persoalan.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak cukup hanya diajak untuk “berpartisipasi”.
Peranserta masyarakat harus naik kelas.
Dari Peserta Menjadi Pelaku
Selama puluhan tahun, istilah partisipasi masyarakat sering digunakan dalam berbagai program pembangunan. Masyarakat diundang dalam musyawarah, mengikuti sosialisasi, menerima bantuan, kemudian diminta menjaga keberlanjutan program.
Tetapi paradigma tersebut perlu diperbarui.
Masyarakat tidak seharusnya berhenti sebagai peserta.
Masyarakat harus menjadi pelaku, pengambil keputusan, pengelola, sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Di sinilah PPM memiliki relevansi yang kuat.
Sejak awal kelahirannya, PPM menempatkan peranserta masyarakat sebagai kekuatan utama perubahan sosial. Bukan sekadar pendekatan administratif, tetapi sebuah cara pandang bahwa pembangunan akan lebih bermakna apabila masyarakat mempunyai ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.
Kini gagasan tersebut menghadapi tantangan baru.
Jika dahulu perjuangannya adalah membuka ruang partisipasi, maka tantangan hari ini adalah meningkatkan kualitas dan posisi tawar masyarakat di dalam ruang tersebut.
Dari Akar Rumput ke Ruang Strategis
Masyarakat di desa memiliki lahan. Petani memiliki pengetahuan. Nelayan memiliki pengalaman membaca alam. Pelaku UMKM memiliki kreativitas. Pemuda memiliki energi dan teknologi. Perempuan memiliki kekuatan ekonomi keluarga dan komunitas.
Semua itu adalah modal sosial yang sering kali tidak dihitung sebagai kekuatan pembangunan.
Padahal jika diorganisasi dengan baik, modal sosial tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan.
Karena itu, PPM perlu mendorong peranserta masyarakat agar bergerak dari akar rumput menuju ruang strategis.
Artinya, masyarakat bukan hanya dilibatkan dalam pelaksanaan program, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan, mengelola sumber daya, membangun kelembagaan ekonomi, dan menciptakan inovasi di tingkat lokal.
Koperasi, UMKM, kelompok tani, komunitas lingkungan, sanggar budaya, kelompok pemuda, dan berbagai organisasi masyarakat dapat menjadi kendaraan perubahan tersebut.
Koperasi dan Ekonomi Rakyat
Salah satu ruang penting untuk menaikkan kelas peranserta masyarakat adalah ekonomi.
Masyarakat tidak cukup hanya menjadi konsumen.
Mereka harus memiliki kemampuan untuk menjadi produsen, pemilik usaha, pemilik aset produktif, dan pengambil keputusan ekonomi.
Koperasi memiliki posisi strategis dalam konteks ini. Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi dapat menjadi instrumen untuk mengorganisasi kekuatan ekonomi masyarakat.
Dengan koperasi yang sehat, petani dapat memperkuat posisi tawar. UMKM dapat membangun jaringan pemasaran. Produk lokal dapat dikonsolidasikan. Akses pembiayaan dapat diperluas. Teknologi dapat digunakan bersama.
Karena itu, penguatan koperasi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar peningkatan kualitas peranserta masyarakat.
Dari Ekonomi Hijau ke Peluang Baru
Tantangan lingkungan juga membuka ruang baru bagi masyarakat.
Perubahan iklim, pengelolaan sampah, energi bersih, ekonomi sirkular, konservasi, rehabilitasi ekosistem, hingga perdagangan karbon merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang sedang berlangsung.
Namun ada satu pertanyaan penting:
Apakah masyarakat akan menjadi pelaku dalam ekonomi hijau, atau hanya menjadi objek dari berbagai proyek lingkungan?
PPM harus mengambil posisi yang jelas: masyarakat harus memperoleh ruang dan manfaat.
Misalnya, ketika hutan, lahan pertanian, mangrove, dan ekosistem lainnya memiliki nilai ekonomi dalam agenda karbon, masyarakat yang menjaga dan mengelola ekosistem tersebut harus mempunyai pengetahuan, kelembagaan, dan posisi tawar yang memadai.
Karena itu, gagasan mengenai Perdagangan Karbon di Indonesia: Peluang Koperasi dan Masyarakat dalam Ekonomi Hijau layak menjadi salah satu tema dialog dalam PENAS X.
Bukan semata-mata untuk membicarakan karbon sebagai komoditas, tetapi untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:
Bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari ekonomi hijau tanpa kehilangan hak dan kendali atas sumber daya yang mereka kelola?
Teknologi Tidak Boleh Menjauhkan Masyarakat
Naiknya kelas peranserta juga berarti memasuki ruang digital.
Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang berbeda dengan generasi PPM pada masa awal berdirinya. Teknologi digital, kecerdasan buatan, media sosial, platform ekonomi, dan perdagangan digital telah mengubah cara masyarakat bekerja dan berinteraksi.
PPM tidak boleh melihat perubahan ini hanya sebagai ancaman.
Justru teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat peranserta masyarakat.
Digitalisasi koperasi, pemasaran UMKM melalui platform digital, pemetaan potensi desa, sistem informasi lingkungan, pendidikan kader secara daring, hingga pengembangan jejaring antar-komunitas dapat menjadi bagian dari transformasi gerakan PPM.
Dengan demikian, akar rumput tidak kehilangan identitas ketika masuk ke ruang digital.
Sebaliknya, akar rumput justru mendapatkan panggung yang lebih luas.
PENAS X Bukan Sekadar Seremonial
Karena itu, PENAS X PPM tidak seharusnya berhenti sebagai forum administratif organisasi.
PENAS harus menjadi ruang untuk menjawab persoalan-persoalan nyata masyarakat.
Konsolidasi organisasi dan kaderisasi tetap penting. Tetapi keduanya harus memiliki orientasi yang lebih besar: memperkuat kemampuan PPM untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat.
Seminar, workshop, dialog kebijakan, kegiatan lingkungan, penguatan UMKM, koperasi, serta jejaring kemitraan dapat menjadi bagian dari rangkaian PENAS X.
Dengan demikian, PENAS tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga menghasilkan gagasan, jejaring, program, dan gerakan nyata.
Kaderisasi yang Menghasilkan Pelaku
Salah satu tantangan PPM ke depan adalah kaderisasi.
Kaderisasi tidak boleh hanya menghasilkan orang-orang yang memahami sejarah organisasi. Kaderisasi harus menghasilkan pelaku perubahan.
Kader PPM masa depan harus mampu memahami persoalan masyarakat, teknologi, ekonomi, lingkungan, kebudayaan, sekaligus mampu membangun kolaborasi.
Ia harus mampu turun ke desa, tetapi juga mampu berbicara dengan pemerintah.
Ia harus memahami persoalan petani, tetapi juga memahami pasar.
Ia harus mampu menjaga tradisi, tetapi tidak takut memasuki teknologi.
Dan yang paling penting, ia harus tetap memiliki keberpihakan kepada masyarakat.
Peranserta sebagai Jalan Pembangunan Peradaban
Pada akhirnya, peranserta masyarakat bukan sekadar metode pembangunan.
Ia adalah sebuah pandangan tentang manusia.
Bahwa masyarakat memiliki martabat, kemampuan, pengetahuan, dan hak untuk menentukan masa depannya.
Karena itu, membangun peranserta berarti membangun manusia.
Membangun manusia berarti membangun masyarakat.
Dan membangun masyarakat pada akhirnya adalah bagian dari membangun peradaban.
Inilah relevansi PPM di masa depan.
Bukan menjadi organisasi yang hanya mengingat masa lalu, tetapi organisasi yang mampu membawa nilai-nilai perjuangan masa lalu ke dalam persoalan masa kini dan tantangan masa depan.
Saatnya Naik Kelas
PENAS X harus menjadi momentum untuk mengatakan dengan tegas:
Peranserta masyarakat tidak boleh berhenti pada keterlibatan.
Ia harus naik menjadi kepemilikan.
Dari peserta menjadi pelaku.
Dari penerima manfaat menjadi pencipta manfaat.
Dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.
Dari kegiatan sporadis menjadi gerakan yang berkelanjutan.
Dan dari gerakan lokal menjadi kekuatan yang mampu memberikan kontribusi pada tingkat nasional.
Jika itu dapat diwujudkan, maka PENAS X bukan sekadar pertemuan nasional.
Ia akan menjadi titik balik bagi PPM untuk memasuki babak baru.
Babak ketika peranserta masyarakat tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi menjadi kekuatan nyata dalam membangun ekonomi rakyat, menjaga lingkungan, memperkuat kebudayaan, mengembangkan teknologi, dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pembangunan yang dilakukan dari atas.
Tetapi juga oleh seberapa kuat masyarakat dari bawah mampu berdiri, bergerak, dan menentukan arah masa depannya sendiri.
Dan mungkin, inilah saatnya peranserta masyarakat benar-benar naik kelas. (ppmindonesia)
