ppmindonesia.com.Jakarta – Gerakan viral pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia turut menjadi perhatian kalangan masyarakat sipil, termasuk Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional.
Organisasi masyarakat yang telah berdiri selama lebih dari 40 tahun ini menilai fenomena tersebut sebagai bentuk ekspresi generasi muda yang seharusnya dipahami dalam konteks budaya dan semangat zaman.
Wakil Sekretaris Jenderal PPM Nasional, M. Hasan Asy’ary, menilai bahwa banyak generasi muda saat ini mengekspresikan semangat perjuangan dan keberanian melalui simbol-simbol populer seperti bendera Jolly Roger dari One Piece.
“Ini bukan soal menggantikan simbol negara, tetapi bagaimana generasi muda mencari bentuk ekspresi dari nilai-nilai perlawanan terhadap ketidakadilan, keberanian, dan solidaritas,” ujar Hasan ketika dihubungi pekan ini.
Menurutnya, pengibaran simbol budaya populer seperti Jolly Roger seharusnya tidak langsung dimaknai sebagai pelecehan terhadap simbol negara, apalagi tindakan makar.
Justru fenomena ini menandakan adanya krisis keteladanan dan keterputusan pengetahuan sejarah di kalangan generasi muda.
“Kita harus jujur bahwa banyak anak muda hari ini tidak lagi mengenal tokoh-tokoh pejuang bangsa. Coba tanya siswa SMP atau SMA siapa Cut Nyak Dien, siapa Tan Malaka? Banyak yang tidak tahu,” jelasnya.
Hasan menambahkan bahwa derasnya arus informasi global membuat budaya luar lebih cepat diserap oleh generasi muda, sementara pengenalan terhadap sejarah dan nilai-nilai kebangsaan semakin minim.
“Ini seharusnya jadi alarm bagi para pemimpin dan pejabat, bukan malah menyalahkan anak muda yang mengekspresikan dirinya dengan simbol lain,” tegasnya.
PPM Nasional juga menyayangkan jika ada pejabat publik atau anggota DPR yang menyamakan pengibaran simbol budaya populer dengan tindakan makar atau penghinaan terhadap simbol negara.
“Justru dengan menyamakan simbol Jolly Roger dengan bendera negara, mereka secara tidak langsung merendahkan derajat simbol Merah Putih itu sendiri. Simbol negara seharusnya tidak bisa disandingkan apalagi dibandingkan dengan simbol apapun,” ujar Dafre Cane salah satu aktivis PPM lainnya.
Menurut Hasan, tugas pejabat publik adalah membimbing dan mengarahkan generasi muda, bukan menakut-nakuti atau mengancam dengan narasi-narasi yang represif.
“Jika ekspresi anak muda selalu dicurigai dan dicap melawan pemerintah, maka ini bukan lagi demokrasi yang sehat. Para pemimpin seharusnya introspeksi. Mungkin selama ini kita kurang hadir dalam ruang-ruang dialog anak muda,” lanjutnya.
Ia mengajak semua pihak untuk melihat fenomena ini secara bijak. “Budaya pop bukan ancaman. Yang berbahaya justru kalau kita gagal memahami aspirasi generasi muda.
Dalam semangat kemerdekaan, mari kita arahkan energi kreatif mereka untuk membangun bangsa, bukan mematikannya dengan tuduhan dan ketakutan,” pungkas Hasan.(acank)
