PPM Dorong Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Ekonomi Desa
PPMINDONESIA.COM | OPINI PEMBANGUNAN
Pembangunan desa membutuhkan lebih dari sekadar program bantuan dan alokasi anggaran pemerintah. Potensi sumber daya alam, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, energi, dan usaha masyarakat memerlukan dukungan infrastruktur, teknologi, pembiayaan, akses pasar, serta kelembagaan ekonomi yang kuat.
Di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah, diperlukan terobosan untuk mempertemukan potensi daerah dengan sumber-sumber investasi dan kemitraan dunia usaha. Salah satu instrumen yang dapat dikembangkan adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk skema KPBU atas Prakarsa Badan Usaha atau Unsolicited.
Skema ini membuka ruang bagi badan usaha untuk menginisiasi gagasan dan mengajukan proyek penyediaan infrastruktur kepada pemerintah. Dengan mekanisme tersebut, pembangunan tidak selalu harus menunggu pemerintah menyusun seluruh gagasan dan studi awal proyek. Dunia usaha dapat menawarkan prakarsa berdasarkan potensi, kebutuhan, dan peluang pengembangan suatu wilayah.
Bagi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), pendekatan ini memiliki relevansi strategis dengan gagasan Gerakan Desa Berdaya PPM, yaitu gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dan sumber daya lokal untuk mewujudkan desa yang berdaya secara ekonomi, memiliki ketahanan pangan dan energi, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan.
KPBU Unsolicited: Membuka Ruang Prakarsa Dunia Usaha
KPBU Unsolicited merupakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang memungkinkan pihak swasta mengajukan prakarsa penyediaan infrastruktur kepada pemerintah, bukan semata-mata menindaklanjuti proyek yang terlebih dahulu ditawarkan pemerintah.
Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, prakarsa badan usaha dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain kesesuaian dengan rencana induk sektor terkait, kelayakan ekonomi dan finansial, serta kemampuan keuangan badan usaha pemrakarsa.
Badan usaha juga diwajibkan menyusun studi kelayakan. Dalam prosesnya, pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) tetap memiliki kewenangan untuk mengevaluasi usulan, menentukan kelayakan, dan memastikan proyek sesuai dengan kepentingan publik.
Dengan demikian, KPBU Unsolicited bukan berarti swasta bebas menentukan proyek pembangunan atau memperoleh penunjukan langsung. Mekanisme pengadaan, persaingan usaha, transparansi, dan ketentuan kompensasi bagi pemrakarsa tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku.
Keunggulan pendekatan ini terletak pada terbukanya alternatif sumber pembiayaan, masuknya inovasi teknologi, serta peluang percepatan penyediaan infrastruktur. Pemerintah dapat mengoptimalkan kapasitas fiskalnya dan mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan publik lainnya.
Namun, perlu dipahami bahwa KPBU tidak otomatis berarti pembangunan tanpa beban anggaran negara atau daerah. Bentuk pembiayaan dan pembagian risiko harus dirancang secara cermat, termasuk kemungkinan dukungan pemerintah, pembayaran layanan, tarif pengguna, dan jaminan sesuai ketentuan.
Dari Investasi Infrastruktur Menuju Ketahanan Desa
Salah satu peluang pengembangan KPBU adalah pembangunan kawasan pertanian terpadu (integrated farming) yang mengintegrasikan kegiatan produksi pangan, peternakan, perkebunan, pengolahan hasil pertanian, infrastruktur air, energi, dan pemasaran.
Konsep tersebut dapat dikembangkan melalui pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk lahan kurang produktif yang secara teknis dan ekologis memungkinkan untuk dikembangkan.
Kawasan pertanian terpadu tidak cukup hanya membangun sarana produksi. Pengembangannya harus mencakup keseluruhan rantai nilai ekonomi, mulai dari penyediaan benih, budidaya, irigasi, peternakan, pengolahan pascapanen, penyimpanan, distribusi, hingga akses pasar.
Beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui pendekatan kemitraan ini meliputi:
- Ketahanan pangan. Pengembangan kawasan pertanian terpadu, peternakan unggas, perkebunan pangan, perikanan, dan fasilitas pengolahan hasil produksi untuk memperkuat pasokan pangan daerah.
- Ketahanan air. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku, irigasi, embung, jaringan distribusi air bersih, serta teknologi pengelolaan air yang efisien.
- Ketahanan energi. Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal, seperti biomassa, biogas, tenaga surya, dan pemanfaatan limbah pertanian.
- Hilirisasi produk lokal. Pengembangan industri pengolahan kelapa, hasil perkebunan, hasil pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan desa agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- Penguatan ekonomi masyarakat. Pengembangan rumah kemasan, fasilitas penyimpanan, pusat distribusi, koperasi, UMKM, dan jaringan pemasaran produk desa.
Dengan pendekatan tersebut, investasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menjadi penggerak ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pesisir Barat: Peluang Pengembangan Investasi Berbasis Potensi Daerah
Salah satu contoh aktual muncul di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada 16 November 2026 melakukan evaluasi terhadap sembilan usulan proyek strategis yang diajukan PT Palma Pertiwi Makmur melalui mekanisme KPBU Unsolicited.
Sembilan sektor yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Krui, pengembangan kawasan wisata Labuhan Jukung, peternakan unggas, logistik perikanan, pertanian terpadu, hilirisasi kelapa, rumah kemasan industri kecil dan menengah, serta pengolahan madu dan damar.
Usulan tersebut memperlihatkan bagaimana prakarsa badan usaha dapat diarahkan untuk mengembangkan berbagai potensi daerah dalam satu kerangka pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menegaskan bahwa evaluasi awal bukan merupakan persetujuan akhir pelaksanaan proyek, bukan penunjukan langsung badan usaha sebagai pelaksana, dan tidak otomatis mengikat komitmen pembiayaan APBD.
Hal ini penting menjadi pelajaran bahwa investasi strategis harus melalui kajian yang komprehensif, baik dari aspek teknis, finansial, hukum, tata ruang, lingkungan, maupun dampak sosial dan manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Bagi PPM, model pengembangan seperti ini dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus peluang untuk mengembangkan Gerakan Desa Berdaya melalui kemitraan pemerintah, badan usaha, dan kelembagaan masyarakat.
Mengapa PPM Perlu Mengambil Peran?
Dalam pembangunan berbasis investasi, terdapat satu aspek yang sering kali belum memperoleh perhatian seimbang, yaitu kesiapan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Investasi dapat menghadirkan modal, teknologi, infrastruktur, dan peluang pasar. Namun, tanpa kelembagaan masyarakat yang kuat, pembangunan berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak sepenuhnya dinikmati warga setempat.
Masyarakat bisa saja menjadi tenaga kerja, tetapi tidak memiliki posisi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat bisa menjadi pemasok bahan baku, tetapi tidak memperoleh nilai tambah yang memadai. Bahkan, pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan dapat menimbulkan konflik kepentingan serta ketimpangan manfaat.
Di sinilah Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) dapat mengambil peran strategis.
PPM memosisikan diri sebagai jembatan antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Peran tersebut bukan sebagai perantara transaksi investasi, melainkan sebagai fasilitator partisipasi, penguatan kapasitas, pendampingan kelembagaan, serta pengawalan kepentingan masyarakat.
Peran PPM dapat dikembangkan melalui empat fungsi utama.
Pertama, pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
PPM membantu memperkuat organisasi dan kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Kelembagaan tersebut perlu memiliki kapasitas dalam pengelolaan usaha, administrasi, tata kelola keuangan, pengembangan produksi, dan kemitraan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi mampu mengelola kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Kedua, konsultasi publik dan jembatan komunikasi sosial.
PPM dapat memfasilitasi konsultasi publik agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, risiko, serta konsekuensi suatu proyek.
Informasi teknis dan kebijakan yang disampaikan pemerintah maupun badan usaha perlu diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat. Pada saat yang sama, aspirasi, kebutuhan, dan keberatan warga harus disampaikan kembali kepada para pengambil keputusan.
Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Ketiga, pengawasan sosial dan advokasi kepentingan masyarakat.
PPM dapat berperan dalam pemantauan dampak sosial dan lingkungan, mendorong keterbukaan informasi, serta mengawal pemenuhan hak masyarakat.
Termasuk di dalamnya adalah memastikan proses pemanfaatan lahan berlangsung sesuai ketentuan, akses masyarakat terhadap sumber daya tidak diabaikan, mekanisme kompensasi berjalan adil, serta tarif dan kualitas pelayanan publik memperhatikan kemampuan masyarakat.
Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara independen, berdasarkan data, dan tetap menghormati kewenangan lembaga pengawas serta pemerintah.
Keempat, pemetaan potensi dan kebutuhan desa.
PPM dapat membantu mengidentifikasi potensi sumber daya lokal, kondisi sosial ekonomi, ketersediaan lahan, kebutuhan infrastruktur, potensi tenaga kerja, kelembagaan ekonomi, serta peluang pasar.
Data tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah dan badan usaha dalam menyusun prastudi kelayakan maupun studi kelayakan (Feasibility Study).
Dengan demikian, proyek yang dikembangkan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan potensi wilayah, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan investasi.
Gerakan Desa Berdaya PPM sebagai Program Nasional
Berangkat dari peluang tersebut, PPM Nasional mendorong pembentukan Gerakan Desa Berdaya PPM sebagai program nasional pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Gerakan ini dirancang sebagai wadah operasional untuk mengembangkan program, memperkuat kelembagaan masyarakat, menghubungkan mitra strategis, serta menyiapkan dan mengawal proyek-proyek percontohan di berbagai daerah.
Gerakan Desa Berdaya tidak dimaksudkan sebagai program bantuan yang bersifat sesaat, melainkan sebagai gerakan membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi.
Ada lima orientasi utama yang menjadi arah pengembangannya:
- Desa berdaulat pangan, melalui pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan sistem distribusi pangan.
- Desa mandiri energi, melalui pemanfaatan energi terbarukan dan sumber daya lokal.
- Desa lestari lingkungan, melalui pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, air, sampah, dan limbah secara bertanggung jawab.
- Desa produktif dan bernilai tambah, melalui hilirisasi komoditas, pengembangan industri rumah tangga, UMKM, koperasi, dan akses pasar.
- Desa berdaya kelembagaan, melalui penguatan kapasitas organisasi masyarakat, kepemimpinan lokal, dan tata kelola ekonomi yang transparan.
Untuk menjalankan program tersebut, PPM Nasional akan mengembangkan kerangka kerja nasional yang dapat dilaksanakan secara bertahap oleh PPM di tingkat daerah.
PPM daerah menjadi pelaksana dan fasilitator Gerakan Desa Berdaya di wilayah masing-masing. Peran tersebut mencakup identifikasi potensi desa, pemetaan kebutuhan masyarakat, fasilitasi konsultasi publik, penguatan kelembagaan lokal, pendampingan kemitraan, serta pemantauan pelaksanaan program.
Dengan pola ini, PPM Nasional berfungsi mengembangkan arah kebijakan, standar program, jejaring kemitraan, dan koordinasi nasional, sedangkan PPM daerah menjadi penggerak pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat Harus Menjadi Pelaku dan Penerima Manfaat Utama
Salah satu prinsip mendasar Gerakan Desa Berdaya adalah menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai subjek dan pelaku utama.
Prinsip tersebut harus diterjemahkan dalam desain setiap proyek dan kemitraan.
Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, menentukan bentuk partisipasi, membangun kelembagaan ekonomi, mengembangkan kegiatan produktif, dan memperoleh manfaat ekonomi secara adil.
Bentuk partisipasi dapat disesuaikan dengan karakter proyek dan kesepakatan para pihak, antara lain melalui koperasi, kelompok usaha masyarakat, kemitraan produksi, penyediaan bahan baku, pengelolaan fasilitas pendukung, maupun kepemilikan usaha sesuai ketentuan hukum dan kemampuan masing-masing.
Karena itu, setiap proyek yang dikembangkan melalui KPBU maupun skema investasi lainnya perlu memperhatikan beberapa prinsip:
- Transparansi informasi dan proses pengambilan keputusan.
- Keadilan pembagian risiko dan manfaat ekonomi.
- Perlindungan hak masyarakat dan lingkungan.
- Pengutamaan kapasitas serta tenaga kerja lokal.
- Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- Keberlanjutan usaha setelah proyek berjalan.
Investasi yang baik bukan hanya investasi yang menghasilkan keuntungan bagi badan usaha, melainkan investasi yang menciptakan nilai tambah bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Membangun Jembatan antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat
Gagasan Gerakan Desa Berdaya PPM sesungguhnya berangkat dari kebutuhan membangun jembatan antara tiga kekuatan pembangunan.
Pemerintah memiliki kewenangan, kebijakan, dan tanggung jawab pelayanan publik. Dunia usaha memiliki modal, teknologi, manajemen, dan jaringan pasar. Sementara masyarakat memiliki sumber daya lokal, pengetahuan lapangan, tenaga kerja, kelembagaan sosial, serta kepentingan langsung terhadap keberhasilan pembangunan.
Ketiganya perlu ditempatkan dalam hubungan kemitraan yang setara dan saling menguatkan.
Dalam konteks ini, PPM hadir untuk mempertemukan kepentingan tersebut agar pembangunan tidak berjalan secara sektoral dan terpisah-pisah. Infrastruktur harus terhubung dengan kegiatan ekonomi. Investasi harus terhubung dengan kelembagaan masyarakat. Produksi harus terhubung dengan pengolahan dan pasar. Sementara pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan.
Gerakan Desa Berdaya PPM diarahkan untuk membangun ekosistem tersebut, dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.
Dari Potensi Lokal Menuju Kemandirian Nasional
Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pemerintah dan besarnya investasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
Desa yang mampu memproduksi pangan, mengelola air, mengembangkan energi lokal, mengolah hasil produksi, dan membangun kelembagaan ekonomi yang sehat akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional.
Karena itu, KPBU Unsolicited dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan dan pengembangan infrastruktur, sedangkan Gerakan Desa Berdaya PPM menjadi pendekatan pemberdayaan untuk memastikan masyarakat memiliki kapasitas dan posisi dalam pembangunan tersebut.
Sebagaimana gagasan yang disampaikan Menik Sumasroh, Presidium Nasional Pusat Peranserta Masyarakat, kepada PPMIndonesia.com, Gerakan Desa Berdaya diarahkan untuk membangun ekosistem desa yang menghubungkan produksi pangan, pengolahan dan pemasaran, energi berbasis potensi lokal, pengelolaan lingkungan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku dan penerima manfaat utama, bukan sekadar penerima bantuan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, besarnya investasi yang masuk, atau nilai ekonomi yang dihasilkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana pembangunan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berdiri di atas potensi dan kekuatannya sendiri.
Inilah arah Gerakan Desa Berdaya PPM: menghubungkan investasi dengan pemberdayaan, pembangunan infrastruktur dengan kemandirian ekonomi, serta potensi lokal dengan kesejahteraan masyarakat.
Dari desa yang berdaya, kita membangun ketahanan daerah. Dari ketahanan daerah, kita memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia yang berdaulat pangan, mandiri energi, lestari lingkungan, dan berkeadilan sosial.(ppmindonesia)





























