ppmindonesia.com, Jakarta – Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) telah menorehkan sejarah selama empat dasawarsa sejak kelahirannya pada 30 Januari 1985. Sebagai sebuah gerakan dakwah bil hal yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, PPM memulai langkahnya dengan fokus pada kegiatan ekonomi melalui konsep multi rural corporation.
Dalam perjalanannya, organisasi ini menunjukkan prestasi besar dalam melaksanakan program penyadaran akan pentingnya demokratisasi politik serta peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya lapisan masyarakat bawah, dalam kerangka pemberdayaan sosial-ekonomi.
PPM menjadi saksi sekaligus aktor dalam kebangkitan gerakan masyarakat sipil (civil society movement) yang muncul sebagai respons terhadap rezim militeristik Orde Baru. Di tengah keterbatasan ruang demokrasi saat itu, PPM berhasil menciptakan berbagai program monumental yang mampu menjebol tembok kekuasaan yang sekularistik dan cenderung islamofobia.
Berkat program-program tersebut, pandangan terhadap keislaman di Indonesia menjadi lebih moderat, ramah, dan kaffah. Dalam dimensi politik-ekonomi, PPM turut menginspirasi tumbuhnya ekonomi berbasis kerakyatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pembangunan peradaban luhur.
Transformasi Sistem Kepemimpinan
PPM telah mengalami beberapa transformasi penting dalam sistem kepemimpinannya. Pada pertemuan nasional luar biasa di Jombang, Jawa Timur, 13-14 November 2021, PPM kembali menerapkan pola kepemimpinan kolektif kolegial melalui mekanisme pemilihan presidium.
Sistem ini menggantikan pola presidensial yang sempat diterapkan sejak hasil kesepakatan pertemuan nasional di Surakarta pada 11-14 Januari 2011. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas organisasi dalam beradaptasi dengan kebutuhan internal sekaligus tantangan eksternal.
Namun, transformasi ini bukan tanpa tantangan. Di usianya yang ke-40, PPM dihadapkan pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa awal pendiriannya. Kondisi masyarakat modern yang lebih konsumtif, individualistis, dan kurang kolektifitas menjadi tantangan baru yang harus diatasi untuk menjaga relevansi organisasi.
Tantangan dan Harapan PPM di Era Digital
Tantangan utama bagi PPM di era digital adalah memastikan keberlangsungan organisasi di tengah perubahan struktur sosial-ekonomi yang begitu cepat. Generasi milenial dan Gen Z, yang kini menjadi mayoritas populasi, memiliki pola pikir dan gaya hidup yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.
Mereka cenderung mengukur segala sesuatu dengan materi, uang, dan manfaat langsung, sehingga nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, tolong-menolong, dan toleransi semakin tergerus.
PPM sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat harus mampu melakukan revitalisasi dan rebound agar tetap eksis. Program-programnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dengan pendekatan yang lebih aplikatif, implementatif, dan relevan. Pelatihan yang sebelumnya berbasis teori perlu diubah menjadi pelatihan praktis yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Langkah Strategis: Revitalisasi dan Reposisi PPM
Agar tetap relevan dan berdaya guna, PPM perlu mengambil langkah strategis untuk merevitalisasi dirinya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:
1. Revitalisasi Struktur Organisasi:
Penyehatan struktur kepengurusan menjadi prioritas utama. Kepemimpinan yang kolektif kolegial harus diperkuat dengan pola kerja yang profesional dan terintegrasi.
2. Pengembangan Program Ekonomi Kerakyatan:
PPM perlu mendorong gerakan ekonomi dari lapisan masyarakat bawah, seperti petani dan nelayan. Karya-karya individu dari sektor ini dapat digabungkan dalam program PPM untuk dijadikan pelatihan nasional yang berbasis pemberdayaan. Dengan demikian, PPM tidak hanya menjadi wadah inspirasi, tetapi juga pelaku perubahan langsung di masyarakat.
3. Adaptasi Teknologi Digital:
Untuk menjangkau generasi muda, PPM harus memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial dan platform pembelajaran daring. Program-program pelatihan digital, kewirausahaan berbasis teknologi, dan penguatan literasi digital dapat menjadi fokus utama.
4. Peningkatan Kaderisasi:
Pola kaderisasi perlu diubah menjadi lebih fleksibel dan adaptif dengan dinamika sosial saat ini. Pendekatan yang relevan dengan karakteristik generasi milenial dan Gen Z harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan organisasi.
5. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder:
PPM harus membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Kerja sama ini dapat memperkuat dukungan finansial, teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemberdayaan.
Substansi dan Filosofi PPM
Substansi PPM adalah roh yang tidak akan pernah hilang selama masih ada semangat dan aktivitas yang menghidupinya. Namun, roh ini memerlukan raga berupa gerakan nyata yang terorganisasi. Oleh karena itu, para aktivis PPM, baik yang bergerak di bidang politik, budaya, maupun seni, tidak perlu membatasi ruang gerak mereka, selama tetap terkoneksi dengan nilai dan misi PPM.
Metodologi pengembangan masyarakat yang diterapkan PPM perlu dirumuskan ulang menjadi gerakan korporasi kerakyatan. Dalam konteks ini, PPM dapat menjadi penghubung antara berbagai sektor masyarakat, memadukan potensi individu menjadi gerakan kolektif yang memberikan dampak luas.
Empat dekade perjalanan PPM menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki akar yang kuat dalam masyarakat. Namun, keberlanjutan dan relevansi PPM di masa depan bergantung pada kemampuannya untuk bertransformasi sesuai dengan perubahan zaman.
Dengan revitalisasi struktur organisasi, modernisasi program, dan penguatan kaderisasi, PPM dapat terus menjadi pilar pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
PPM bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah gerakan yang hidup dari nilai-nilai luhur pemberdayaan dan solidaritas. Dengan langkah yang tepat, PPM dapat menjawab tantangan era modern dan tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia.(asyary)
