ppmindonesia.com, Jakarta – Pemerintah terus meluncurkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan wilayah, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu proyek yang baru-baru ini menjadi perhatian adalah Tropical Coastland, sebuah kawasan ekowisata di Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Proyek ini didesain sebagai destinasi pariwisata berbasis hijau dengan ekosistem mangrove sebagai daya tarik utama. Namun, terlepas dari potensi besar yang diusung, proyek ini tidak luput dari kontroversi dan perbedaan pandangan.
Harapan Besar dari Tropical Coastland
Tropical Coastland dirancang untuk mengintegrasikan konsep ekowisata dengan pelestarian lingkungan. Dengan luas area mencapai 1.755 hektare, proyek ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang rusak akibat abrasi sekaligus menjadi destinasi wisata unggulan.
Hutan mangrove yang merupakan bagian integral dari kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata tetapi juga menjadi perlindungan alami pesisir dari ancaman abrasi dan bencana lingkungan lainnya.
Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi simbol pariwisata berkelanjutan yang mendukung keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Dengan nilai investasi sebesar Rp65 triliun, Tropical Coastland diproyeksikan menciptakan 6.235 lapangan kerja langsung dan 13.550 pekerjaan tambahan melalui efek pengganda. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun internasional ke kawasan tersebut.
Kontroversi dan Persepsi Masyarakat
Di balik gagasan besar ini, Tropical Coastland tidak terlepas dari kontroversi. Salah satu isu utama adalah persepsi masyarakat yang mengaitkan proyek ini dengan kawasan bisnis PIK 2, yang dikelola oleh sektor swasta.
Meski pemerintah telah menegaskan bahwa PSN ini terpisah dari proyek komersial di PIK 2, banyak pihak masih mempertanyakan sejauh mana keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan ini.
Selain itu, ada kekhawatiran mengenai dampak lingkungan jangka panjang dari proyek ini, terutama jika proses pembangunannya tidak dilakukan dengan prinsip keberlanjutan yang ketat.
Walaupun hutan mangrove menjadi pusat pengembangan, masyarakat skeptis terhadap kemungkinan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem pesisir.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah status lahan proyek ini. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyebutkan bahwa lahan ini adalah tanah negara yang dikelola oleh KLHK atau Perhutani, namun sebagian area sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak ikan atau empang.
Meski pihak pengembang telah memberikan kompensasi kepada para penggarap, proses ini memunculkan perdebatan terkait keadilan sosial dan hak masyarakat lokal.
Komitmen Pemerintah dan Sektor Swasta
Pemerintah menegaskan bahwa PSN Tropical Coastland tidak menggunakan dana APBN dan sepenuhnya dibiayai oleh pihak swasta, dalam hal ini PT Agung Sedayu Group.
Model kolaborasi ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban negara sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.
Namun, keterlibatan pihak swasta ini juga menjadi salah satu sumber kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek, terutama mengingat besarnya skala investasi dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.
Tropical Coastland sebagai Ujian Pembangunan Berkelanjutan
Tropical Coastland menyimpan potensi besar sebagai proyek percontohan pariwisata hijau di Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan ramah lingkungan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
Dengan harapan besar yang diusung, pemerintah juga harus menjawab berbagai kritik dan kekhawatiran masyarakat.
Proyek ini dapat menjadi langkah besar menuju pembangunan berkelanjutan atau malah menjadi simbol kegagalan jika tidak dikelola dengan baik.
Pada akhirnya, Tropical Coastland adalah refleksi dari tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tengah kebutuhan ekonomi, tekanan sosial, dan komitmen lingkungan.
Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar menjadi solusi dan bukan sekadar narasi ambisius yang melahirkan masalah baru. (asyary)
