ppmindonesia,com Jakarta,— Pengurus Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional menggelar rapat koordinasi secara on line di Jakarta, Rabu (5/11), yang menghasilkan keputusan penting: mengaktifkan kembali jaringan Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS) di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis membangun kemandirian ekonomi rakyat.
Langkah ini diambil menyusul berbagai persoalan di lapangan yang muncul dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah. Meski telah terbentuk hampir 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, sebagian besar dinilai belum mampu beroperasi optimal karena kendala akses modal, kesiapan SDM, dan sistem usaha yang belum matang.
“Kita akan mengonsolidasikan kembali koperasi-koperasi primer PPM di daerah, membentuk koperasi sekunder sebagai wadah ekonomi bersama, dan menata ulang arah gerakan koperasi rakyat,” ujar Eko Suryono, Ketua Presidium PPM Nasional, dalam keterangan resminya.
Koperasi Merah Putih: Banyak Berdiri, Sedikit yang Berfungsi
Dalam rapat tersebut, sejumlah peserta menyoroti realitas di lapangan: pembangunan fisik gudang dan gerai koperasi memang berlangsung cepat, tetapi belum diiringi dengan aktivitas ekonomi nyata.
Kebijakan plafon pinjaman Rp 3 miliar per koperasi yang dijanjikan pemerintah juga belum terealisasi luas akibat penyesuaian teknis dengan bank-bank Himbara.
“Masyarakat sudah semangat membentuk koperasi karena iming-iming bantuan modal, tapi sampai sekarang masih banyak yang belum cair. Ini membuat kepercayaan publik menurun,” kata Anwar Hariyono, Sekretaris Jenderal PPM Nasional.
Anwar juga menyoroti penunjukan langsung PT Agrinas Pangan Nusantara oleh Kementerian Koperasi untuk membangun infrastruktur koperasi tanpa mekanisme lelang terbuka.
“Kalau dana Rp 3 miliar itu digunakan untuk membangun fisik tanpa transparansi, bagaimana nanti pertanggungjawabannya oleh koperasi di tingkat desa?” ujarnya.
KOPERMAS: Revitalisasi Gerakan Ekonomi Gotong Royong
PPM Nasional menilai situasi tersebut menjadi momentum tepat untuk merevitalisasi KOPERMAS, sebagai bentuk koperasi rakyat yang tumbuh dari bawah, bukan dari program bantuan pemerintah.
KOPERMAS akan difokuskan pada tiga agenda utama:
- Konsolidasi koperasi primer di daerah menjadi koperasi sekunder tingkat nasional.
- Penguatan sistem usaha bersama berbasis gotong royong, melalui pembiayaan dan kemitraan antar-KOPERMAS.
- Peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan manajemen koperasi, agar koperasi mampu mandiri tanpa ketergantungan pada proyek pemerintah.
“PPM ingin koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang benar-benar berdikari. Tidak bergantung pada subsidi, tapi tumbuh dari solidaritas, kerja keras, dan kepercayaan antarwarga,” tegas Eko Suryono.
Membangun dari Bawah: Ekonomi Rakyat sebagai Pilar
Gerakan reaktivasi KOPERMAS ini akan dimulai dengan identifikasi ulang koperasi-koperasi primer di bawah naungan PPM daerah di seluruh Nusantara. Data dan pemetaan itu akan digunakan untuk menyusun sistem pendanaan bersama serta jaringan pemasaran produk rakyat berbasis komunitas.
PPM juga mendorong sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan sektor swasta agar koperasi rakyat memiliki akses teknologi, pasar, dan pelatihan bisnis berkelanjutan.
“Kita ingin membangun koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, tapi sebagai gerakan sosial ekonomi yang memperkuat kedaulatan rakyat. Ini semangat yang dulu melahirkan koperasi di masa awal kemerdekaan,” ujar Eko.
Dari Kritik ke Gerakan
PPM Nasional menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan upaya melengkapi dan mengoreksi arah gerakan koperasi nasional agar lebih berpihak pada rakyat kecil.
“Kami menghargai upaya pemerintah membangun Koperasi Merah Putih. Namun, tanpa kesiapan SDM dan sistem usaha yang sehat, bangunan fisik saja tidak akan cukup. Kita harus kembali ke prinsip dasar: koperasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Anwar Hariyono menutup rapat.
