Jakarta|PPMIndonesia.com — Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap secara utuh (completely built up/CBU) dari India untuk mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan luas. Di satu sisi, perseroan mengedepankan prinsip value for money dan kebutuhan teknis kendaraan 4×4. Di sisi lain, pelaku industri menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan industri otomotif nasional.
Total nilai pengadaan kendaraan itu diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun. Rinciannya, sebanyak 35.000 unit pikap Scorpio dipasok oleh Mahindra & Mahindra. Sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick Up dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.
Alasan 4×4 dan Harga Lebih Murah
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa kebutuhan utama perseroan adalah kendaraan niaga berpenggerak empat roda (4×4) untuk menjangkau distribusi pangan hingga ke wilayah pedesaan yang sulit diakses.
Menurut dia, hingga kini belum ada pabrikan otomotif di Indonesia yang memproduksi pikap 4×4 secara lokal. Model 4×4 yang beredar di pasar domestik masih berstatus CBU.
“Pertimbangan pertama adalah bahwa kami memesan mobil 4×4 yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Selama ini, 4×4 merek apa pun itu kan full impor,” ujar Joao.
Selain faktor ketersediaan, harga juga menjadi pertimbangan krusial. Agrinas mengklaim mendapatkan penawaran hampir 50 persen lebih murah dibandingkan model sejenis di pasar domestik. Skema perdagangan bebas melalui ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA) disebut turut memengaruhi struktur harga.
“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal,” kata Joao. Ia menambahkan, pengadaan tersebut dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran agar manfaat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Distribusi kendaraan telah dimulai sejak 18 Februari 2026 di Jawa Timur dan dilakukan secara bertahap. Setiap Kopdes direncanakan memperoleh satu unit truk roda enam. Saat ini, lebih dari 1.200 Kopdes telah selesai dibangun dan mulai menerima distribusi kendaraan, sementara puluhan ribu lainnya masih dalam proses pembangunan.
Sorotan TKDN dan Industri Nasional
Di tengah argumentasi efisiensi tersebut, kebijakan impor ini memantik kritik karena dinilai kurang selaras dengan upaya penguatan industri nasional dan peningkatan TKDN. Pemerintah selama ini mendorong agar belanja kementerian dan BUMN memprioritaskan produk dalam negeri guna memperkuat rantai pasok dan penyerapan tenaga kerja.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, menyatakan kapasitas produksi industri otomotif nasional sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, meskipun diperlukan waktu untuk menyesuaikan jumlah dan spesifikasi.
Ia menilai, jika diberikan kesempatan dan waktu yang memadai, anggota Gaikindo bersama Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) dapat berpartisipasi dalam penyediaan kendaraan Kopdes sekaligus mengoptimalkan kapasitas produksi yang saat ini belum termanfaatkan penuh.
Data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari–Desember 2025 turun 7,2 persen menjadi 803.687 unit. Penurunan ini turut berdampak pada industri komponen yang utilisasinya berada di bawah 70 persen.
Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, menyebut bahwa belanja besar BUMN seharusnya dapat menjadi stimulus bagi industri dalam negeri, bukan justru memperbesar impor.
Potensi Disrupsi Pasar
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai volume impor 105.000 unit hampir setara dengan total distribusi wholesales pikap nasional pada 2025 yang berada di kisaran 107.000 unit. Kondisi ini berpotensi menggeser keseimbangan permintaan di pasar kendaraan niaga ringan.
Ia mengingatkan adanya risiko crowding-out effect apabila proyek pemerintah lebih memilih kendaraan CBU dibandingkan rakitan dalam negeri. Dampaknya dapat merembet ke rantai pasok komponen, yang selama ini didorong untuk meningkatkan kandungan lokal.
Antara Efisiensi dan Keberlanjutan Industri
Polemik impor kendaraan untuk Kopdes Merah Putih pada akhirnya mencerminkan dilema kebijakan: antara efisiensi anggaran jangka pendek dan keberlanjutan ekosistem industri nasional dalam jangka panjang.
Di satu sisi, Agrinas menekankan prinsip harga kompetitif dan kesiapan spesifikasi teknis. Di sisi lain, pelaku industri berharap belanja negara menjadi penggerak produksi dalam negeri, terutama di tengah perlambatan pasar dan risiko pengurangan tenaga kerja.
Keputusan ini menjadi ujian konsistensi arah kebijakan industri nasional—apakah pengadaan berskala besar akan dimanfaatkan sebagai instrumen penguatan manufaktur domestik, atau semata berorientasi pada efisiensi harga dalam jangka pendek.
