Jakarta|PPMIndonesia.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hampir mustahil ditolak secara moral. Siapa yang tidak menginginkan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari persoalan gizi kronis?
Dalam narasi besar pembangunan nasional, MBG tampil sebagai simbol keberpihakan negara kepada masa depan manusia Indonesia. Ia bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi generasi.
Namun sejarah kebijakan publik mengajarkan satu hal penting: niat baik tidak selalu identik dengan desain kebijakan yang efektif.
Pertanyaan mendasar yang kini muncul bukan lagi apakah program ini mulia, melainkan apakah negara siap menanggung konsekuensi sistemiknya.
Skala yang Belum Pernah Ada
Paparan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menunjukkan ambisi kebijakan dalam skala yang belum pernah dialami Indonesia. Sekitar 19.000 dapur pelayanan gizi direncanakan beroperasi setiap hari untuk menyediakan makanan bagi jutaan pelajar.
Dalam praktiknya, negara tidak sekadar memberi makan.
Negara sedang membangun rantai pasok pangan nasional raksasa—melibatkan peternakan, perikanan, logistik dingin, transportasi distribusi, pengawasan mutu, hingga manajemen limbah makanan.
Program sosial ini secara fungsional berubah menjadi operasi industri pangan yang dijalankan oleh negara.
Di titik inilah kompleksitas mulai meningkat secara eksponensial.
Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko administrasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga.
Anggaran dan Risiko Sistemik
Estimasi kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial paling mahal dalam sejarah Indonesia modern.
Anggaran besar tentu bukan masalah selama menghasilkan manfaat publik yang nyata. Namun dalam ekonomi kebijakan publik, besarnya anggaran selalu berbanding lurus dengan tiga risiko utama:
- Kerentanan kebocoran fiskal,
- Birokrasi yang semakin kompleks,
- Sentralisasi pengambilan keputusan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa program sosial berskala raksasa sering menghadapi masalah bukan pada visi, melainkan pada kemampuan implementasi.
Kebijakan yang terlalu kompleks cenderung sulit diawasi, bahkan oleh negara yang memiliki kapasitas administrasi jauh lebih matang.
Antara Negara dan Ekosistem Lokal
Salah satu pertanyaan strategis dalam MBG adalah posisi masyarakat lokal.
Apakah program ini akan memperkuat petani, nelayan, warung, koperasi, dan UMKM pangan?
Ataukah justru melahirkan struktur distribusi baru yang terlalu terpusat?
Model pembangunan modern menunjukkan bahwa keberhasilan program pangan nasional biasanya bertumpu pada ekosistem lokal, bukan dominasi sistem pusat.
Ketika komunitas lokal menjadi pelaku utama, manfaat ekonomi menyebar, pengawasan sosial meningkat, dan risiko korupsi menurun.
Sebaliknya, ketika negara mengambil terlalu banyak peran operasional, efisiensi sering kali berhadapan dengan realitas birokrasi.
Bahaya Ambisi Tanpa Kesederhanaan
Ambisi besar merupakan energi pembangunan. Tanpa keberanian bermimpi, bangsa tidak akan bergerak maju.
Namun kebijakan publik memiliki hukum tak tertulis: semakin besar program, semakin penting kesederhanaan desainnya.
Program sosial paling berhasil di dunia bukanlah yang paling spektakuler, tetapi yang paling mudah dijalankan di tingkat lapangan.
Sekolah di desa terpencil, dapur kecil di daerah kepulauan, dan rantai distribusi yang terbatas tidak bekerja dengan logika megaproyek.
Mereka bekerja dengan logika praktik sehari-hari.
Di sinilah tantangan MBG sesungguhnya berada.
Visi Besar atau Beban Baru?
MBG dapat menjadi tonggak sejarah pembangunan manusia Indonesia—sebuah lompatan besar menuju generasi sehat dan produktif.
Namun ia juga berpotensi menjadi beban sistemik baru apabila desain kebijakan melampaui kapasitas kelembagaan yang tersedia.
Negara tidak cukup hanya memiliki anggaran besar dan niat mulia. Negara membutuhkan kerendahan hati institusional: kemampuan untuk menyesuaikan visi dengan realitas.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya atau seberapa ambisius rencananya.
Ia ditentukan oleh satu hal yang lebih mendasar:
apakah negara mampu mengelola kebijakan besar tanpa kehilangan kesederhanaan dalam pelaksanaannya.
Karena dalam kebijakan publik, visi yang terlalu besar tanpa sistem yang siap sering kali bukan menjadi solusi—melainkan masalah baru yang diwariskan ke masa depan. (acank)
