“Organisasi yang kuat bukanlah organisasi yang bergantung pada seorang tokoh, melainkan organisasi yang membangun sistem sehingga tetap berjalan siapa pun yang memimpinnya.”
JAKARTA.ppmindonesia.com – Kurang lebih lima bulan menjelang Pertemuan Nasional (PENAS) X Pusat Peranserta Masyarakat (PPM)* yang direncanakan akan diselenggarakan di Yogyakarta pada Oktober 2026, dinamika organisasi mulai terasa. Persiapan PENAS terus dimatangkan sebagai agenda konsolidasi nasional PPM.
Di berbagai forum, baik dalam pertemuan langsung maupun diskusi daring, muncul satu tema yang terus menjadi perbincangan, yaitu model kepemimpinan nasional PPM.
Sebagian aktivis menghendaki agar PPM tetap mempertahankan sistem Presidiu yang bersifat kolektif-kolegial. Sebagian lainnya mengusulkan agar organisasi kembali menggunakan model Ketua Umumh sebagai kepemimpinan tunggal.
Perbedaan pandangan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi yang demokratis. Namun, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang akan memimpin, melainkan harus naik pada pertanyaan yang lebih mendasar:
Model kepemimpinan apa yang paling sesuai dengan karakter, sejarah, dan masa depan PPM?
PPM Lahir sebagai Gerakan, Bukan Organisasi Figur
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali melihat sejarah lahirnya PPM.
PPM tidak lahir sebagai organisasi yang dibangun oleh satu tokoh karismatik.
PPM juga bukan organisasi yang dibentuk untuk menjadi kendaraan politik ataupun organisasi massa sebagaimana lazimnya.
PPM lahir sebagai perkumpulan yang menghimpun berbagai LSM, lembaga pemberdayaan masyarakat, komunitas sosial, dan aktivis pembangunan masyarakat yang memiliki cita-cita bersama: membangun masyarakat melalui partisipasi dan pemberdayaan.
Karena itu, sejak awal ruh organisasi ini adalah kebersamaan.
Peranserta masyarakat bukan hanya menjadi nama organisasi, tetapi menjadi filosofi bagaimana organisasi itu sendiri dikelola.
Mengapa Presidium Pernah Dipilih?
Sistem Presidium bukan lahir tanpa alasan.
Model kepemimpinan kolektif dipilih karena dianggap paling mencerminkan semangat partisipasi yang menjadi dasar gerakan PPM.
Dalam sistem ini, kepemimpinan tidak dipusatkan pada satu orang, melainkan dibangun melalui musyawarah, pembagian tanggung jawab, dan pengambilan keputusan secara kolektif.
Selama kurang lebih enam periode kepemimpinan Presidium, PPM telah mengembangkan tradisi organisasi yang relatif berbeda dengan organisasi-organisasi lain.
Tentu, perjalanan tersebut tidak selalu mulus.
Ada periode ketika Presidium berjalan sangat solid.
Ada pula periode ketika koordinasi antarpersonel kurang optimal.
Namun pertanyaan yang harus dijawab adalah:
Apakah persoalan itu disebabkan oleh sistem, atau oleh kualitas pelaksana sistem tersebut?
Jangan Menyalahkan Sistem karena Perilaku Individu
Dalam banyak organisasi, sistem yang baik tetap dapat mengalami hambatan apabila dijalankan oleh orang-orang yang tidak mampu membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama.
Sebaliknya, sistem yang sederhana pun dapat berjalan sangat baik apabila dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas.
Karena itu, kurang tepat apabila kelemahan dalam hubungan antarpersonel Presidium dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa sistem Presidium harus ditinggalkan.
Yang perlu diperbaiki adalah budaya organisasi, mekanisme koordinasi, serta kualitas kepemimpinan kolektifnya.
Ketua Umum: Solusi atau Risiko Baru?
Di sisi lain, muncul pula usulan agar PPM kembali menggunakan model Ketua Umum.
Alasannya antara lain karena dianggap lebih sederhana, komando lebih jelas, dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.
Pandangan tersebut patut dihargai.
Namun sejarah PPM juga mencatat bahwa model kepemimpinan tunggal pernah diterapkan dalam beberapa periode, dan kenyataannya organisasi juga tidak selalu berjalan lebih efektif.
Artinya, mengganti sistem bukanlah jaminan bahwa organisasi akan otomatis menjadi lebih baik.
Justru perlu dipikirkan risiko yang mungkin muncul.
Bagaimana apabila Ketua Umum tidak aktif?
Bagaimana apabila Ketua Umum berhalangan tetap?
Apakah organisasi harus berhenti menunggu?
Dalam organisasi gerakan, kekosongan kepemimpinan dapat menghambat konsolidasi, kaderisasi, dan pelaksanaan program.
Sementara dalam sistem Presidium, tugas dapat segera diambil alih oleh anggota Presidium lainnya sehingga kesinambungan organisasi tetap terjaga.
PPM Bukan Partai Politik
Perbandingan dengan organisasi lain juga perlu dilakukan secara proporsional.
PPM bukan partai politik.
PPM juga bukan organisasi yang bertumpu pada mobilisasi kekuasaan.
PPM adalah gerakan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, model kepemimpinannya semestinya mencerminkan filosofi yang diperjuangkannya.
Bagaimana mungkin organisasi yang mengajarkan partisipasi kepada masyarakat justru membangun kepemimpinan yang sangat bergantung pada satu figur?
Bukankah pemberdayaan pada hakikatnya adalah membangun kemampuan bersama, bukan memusatkan seluruh kekuatan pada satu orang?
Yang Dipilih Seharusnya Sistem, Bukan Orang
Menjelang PENAS, tentu akan muncul berbagai nama yang dinilai layak memimpin PPM.
Itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi organisasi.
Namun akan sangat disayangkan apabila pilihan terhadap model kepemimpinan justru didorong oleh pertimbangan siapa yang sedang maju atau siapa yang sedang tidak disukai.
Konstitusi organisasi tidak boleh dibuat untuk menyesuaikan kepentingan seseorang.
Sebaliknya, pemimpinlah yang harus menyesuaikan diri dengan konstitusi organisasi.
Karena itu, para aktivis PPM perlu menjaga objektivitas.
Yang dipikirkan bukan lima tahun ke depan saja, tetapi lima puluh tahun ke depan.
PENAS X Harus Menjadi Momentum Penguatan Kelembagaan
PENAS X 2026 seharusnya tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru.
Lebih dari itu, PENAS harus memperkuat sistem organisasi.
Yang dibutuhkan PPM bukan sekadar pemimpin yang hebat.
Yang dibutuhkan adalah organisasi yang mampu melahirkan banyak pemimpin.
Organisasi yang tidak bergantung pada satu figur.
Organisasi yang mampu tetap berjalan karena memiliki sistem kaderisasi, tata kelola, pembagian peran, dan mekanisme pengambilan keputusan yang sehat.
Inilah esensi pelembagaan gerakan.
Editorial PPMIndonesia
Perdebatan mengenai Presidium atau Ketua Umum adalah diskusi yang sah dan perlu.
Namun diskusi itu harus dilakukan dengan kepala dingin, argumentasi yang rasional, dan semata-mata demi kepentingan organisasi.
Jangan sampai pilihan terhadap sistem kepemimpinan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, kedekatan personal, atau ambisi sesaat.
PPM dibangun bukan untuk satu generasi.
PPM dibangun untuk menjadi gerakan pemberdayaan yang terus hidup melampaui pergantian para pemimpinnya.
Karena itu, menjelang PENAS X Tahun 2026, marilah seluruh aktivis PPM bertanya kepada diri sendiri:
Apakah keputusan yang akan kita ambil nanti akan memperkuat PPM untuk generasi berikutnya, atau hanya menyelesaikan kepentingan hari ini?
Sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang terpilih memimpin PPM, tetapi juga kebijaksanaan para aktivisnya dalam memilih sistem yang paling mampu menjaga ruh organisasi sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat.
Sebab, organisasi yang besar tidak dibangun oleh figur yang kuat semata, melainkan oleh sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru tanpa kehilangan arah perjuangannya. (ppmindonesia)
