Membaca Kembali Filosofi Peranserta Menjelang PENAS X Tahun 2026
Oleh Redaksi PPMIndonesia
Menjelang PENAS X: Ketika Sistem Kepemimpinan Menjadi Perbincangan
JAKARTA.PPMIndonesia.com– Semakin dekat dengan pelaksanaan Pertemuan Nasional (PENAS) X Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 di Yogyakarta, semakin banyak pula diskusi yang berkembang di kalangan aktivis PPM.
Selain membahas agenda strategis, kaderisasi, dan masa depan gerakan pemberdayaan, satu isu yang mulai mengemuka adalah pertanyaan tentang model kepemimpinan nasional PPM.
Apakah PPM perlu tetap mempertahankan sistem Presidium yang kolektif-kolegial, atau kembali kepada model kepemimpinan tunggal melalui Ketua Umum?
Perdebatan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam perjalanan panjang organisasi, kedua model tersebut pernah menjadi bagian dari sejarah PPM. Namun menjelang PENAS X, pertanyaan itu kembali relevan untuk dibahas secara terbuka, jernih, dan objektif.
Bukan untuk memenangkan kelompok tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa sistem yang dipilih benar-benar sesuai dengan jati diri dan masa depan organisasi.
PPM Bukan Organisasi yang Dibangun di Atas Figur
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali melihat akar sejarah PPM.
Pusat Peranserta Masyarakat lahir dari perjumpaan berbagai kelompok pengembangan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis pemberdayaan, pendamping desa, dan pegiat pembangunan berbasis partisipasi.
Karena itu, sejak awal PPM tidak dibangun sebagai organisasi yang bertumpu pada satu tokoh.
PPM juga bukan partai politik yang membutuhkan komando tunggal untuk menggerakkan mesin organisasi.
PPM adalah perkumpulan gerakan pemberdayaan masyarakat, yang bertumpu pada partisipasi, gotong royong, dan kepemimpinan bersama.
Dalam konteks inilah, sistem Presidium lahir dan berkembang.
Presidium bukan sekadar bentuk struktur organisasi, melainkan refleksi dari filosofi peranserta itu sendiri.
Ketika Kepemimpinan Menjadi Proses Bersama
Salah satu alasan mengapa sistem Presidium dipandang relevan bagi PPM adalah karena model ini mencerminkan semangat pemberdayaan yang selama ini menjadi ruh gerakan.
Dalam sistem Presidium, kepemimpinan tidak dipusatkan pada satu orang.
Tanggung jawab dibagi.
Keputusan dimusyawarahkan.
Dan arah organisasi dibangun melalui proses kolektif.
Model ini memang tidak selalu mudah.
Ia membutuhkan komunikasi yang sehat, kemampuan bekerja sama, dan kedewasaan dalam menyelesaikan perbedaan.
Namun bukankah nilai-nilai itulah yang selama ini diajarkan PPM kepada masyarakat?
Jika masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka organisasi yang memperjuangkannya pun seharusnya dibangun melalui prinsip yang sama.
Presidium Tidak Sempurna, Tetapi Apakah Solusinya Kepemimpinan Tunggal?
Sebagian aktivis berpendapat bahwa sistem Presidium sering kali menghadapi persoalan koordinasi.
Tidak semua anggota Presidium aktif.
Tidak semua periode berjalan dengan kekompakan yang ideal.
Pendapat tersebut tidak sepenuhnya keliru.
Fakta organisasi memang menunjukkan bahwa ada periode-periode ketika kerja kolektif tidak berjalan optimal.
Namun pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah persoalannya terletak pada sistem, atau pada pelaksanaan sistem tersebut?
Sebuah sistem tidak bisa dinilai hanya dari keberhasilan atau kegagalan individu yang menjalankannya.
Karena jika demikian, maka tidak ada satu pun model organisasi yang dapat dianggap sempurna.
Ketika seorang Ketua Umum gagal menjalankan organisasi, apakah itu berarti sistem Ketua Umum juga harus dihapus?
Tentu tidak sesederhana itu.
Karena itu, evaluasi terhadap Presidium perlu dilakukan secara proporsional.
Yang harus diperbaiki mungkin bukan sistemnya, melainkan budaya kerja, mekanisme koordinasi, dan kualitas kader yang menjalankannya.
Risiko Kepemimpinan Tunggal
Di sisi lain, usulan kembali kepada model Ketua Umum juga perlu dianalisis secara kritis.
Memang benar bahwa kepemimpinan tunggal dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.
Komando lebih jelas.
Arah organisasi tampak lebih tegas.
Namun model ini juga memiliki risiko yang tidak kecil.
Bagaimana jika Ketua Umum tidak aktif?
Bagaimana jika Ketua Umum berhalangan tetap?
Bagaimana jika seluruh aktivitas organisasi bergantung pada satu figur?
Dalam banyak organisasi, ketergantungan terhadap satu tokoh sering kali menjadi sumber stagnasi.
Organisasi berjalan ketika tokohnya bergerak.
Dan organisasi berhenti ketika tokohnya berhenti.
PPM pernah mengalami berbagai dinamika kepemimpinan dalam sejarahnya. Dari pengalaman itulah muncul kesadaran bahwa keberlanjutan organisasi tidak boleh bergantung pada satu orang semata.
Membangun Sistem, Bukan Kultus Figur
Salah satu tantangan terbesar organisasi modern adalah kecenderungan untuk menilai masa depan organisasi berdasarkan figur.
Padahal, organisasi yang sehat tidak dibangun di atas ketokohan.
Ia dibangun di atas sistem.
Tokoh akan datang dan pergi.
Pemimpin akan berganti.
Tetapi sistem harus tetap hidup.
Sistem yang baik mampu menjaga kesinambungan organisasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Sistem yang baik mampu melahirkan kader baru tanpa harus bergantung pada satu orang.
Dan sistem yang baik mampu menjaga arah perjuangan organisasi dalam jangka panjang.
Inilah yang sesungguhnya perlu menjadi perhatian menjelang PENAS X.
PPM dan Masa Depan Kepemimpinan Gerakan
Perdebatan mengenai Presidium atau Ketua Umum pada akhirnya bukanlah soal siapa yang menang.
Bukan pula soal siapa yang akan memperoleh posisi tertentu.
Yang dipertaruhkan adalah masa depan PPM sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat.
Apakah PPM akan tetap mempertahankan model kepemimpinan yang mencerminkan filosofi partisipasi dan kolektivitas?
Ataukah akan memilih model lain yang dianggap lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman?
Apa pun keputusan yang akan diambil nanti, satu hal yang harus dijaga adalah bahwa keputusan tersebut lahir dari kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menjelang PENAS X: Saatnya Berpikir Jangka Panjang
PENAS X Tahun 2026 bukan hanya forum memilih pemimpin lima tahun ke depan.
PENAS adalah momentum untuk menentukan arah kelembagaan PPM dalam jangka panjang.
Karena itu, para aktivis PPM perlu menghindari cara berpikir yang pendek dan pragmatis.
Pertanyaannya bukan:
“Siapa yang akan diuntungkan oleh sistem ini?”
Tetapi:
“Sistem mana yang paling mampu menjaga keberlangsungan gerakan PPM untuk generasi berikutnya?”
Di situlah letak kedewasaan organisasi.
Memilih Masa Depan, Bukan Memilih Figur
Pada akhirnya, relevansi kepemimpinan tunggal bagi PPM tidak dapat dijawab hanya dengan melihat kebutuhan sesaat.
Jawaban itu harus dicari dalam sejarah organisasi, filosofi gerakan, pengalaman kelembagaan, dan visi masa depan yang ingin dibangun bersama.
PPM lahir sebagai gerakan pemberdayaan.
PPM tumbuh melalui partisipasi.
Dan PPM bertahan karena kerja kolektif para kadernya.
Maka menjelang PENAS X Tahun 2026, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah:
“Apakah kepemimpinan tunggal masih relevan bagi PPM?”
Melainkan:
“Model kepemimpinan apa yang paling mampu menjaga ruh Peranserta Masyarakat sebagai gerakan pemberdayaan yang berkelanjutan?”
Karena sejarah organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi oleh kebijaksanaan para kadernya dalam membangun sistem yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Redaksi PPMIndonesia
“Membangun Kesadaran, Menguatkan Peranserta, Meneguhkan Peradaban.”
