EDITORIAL
Meneguhkan Peranserta, Menguatkan Kemandirian, Membangun Peradaban
JAKARTA, PPMIndonesia.com– Pembangunan sering kali dibicarakan dalam bahasa yang besar: pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur, teknologi, bonus demografi, hingga Indonesia Emas 2045. Namun di balik semua istilah tersebut ada satu pertanyaan yang sangat mendasar:
Di mana posisi masyarakat?
Apakah masyarakat hanya menjadi penerima program? Apakah masyarakat sekadar menjadi sasaran pembangunan? Ataukah masyarakat memiliki ruang untuk menentukan, mengerjakan, mengawasi, sekaligus menikmati hasil dari pembangunan yang menyangkut kehidupannya sendiri?
Pertanyaan inilah yang sejak awal menjadi ruh Pusat Peranserta Masyarakat (PPM).
PPM bukan sekadar organisasi yang menjalankan program. PPM lahir dari sebuah keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi, pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri.
Karena itu, PPM menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek perubahan.
Dari Masyarakat, Bukan Sekadar untuk Masyarakat
Ada perbedaan besar antara program untuk masyarakat dan gerakan dari masyarakat untuk masyarakat.
Program untuk masyarakat biasanya dimulai dari luar: ada perencana, ada anggaran, ada proyek, kemudian masyarakat menjadi penerima manfaat.
Model seperti ini tidak selalu buruk. Tetapi ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, program mudah kehilangan akar. Setelah program selesai, kegiatan pun berhenti.
Berbeda dengan gerakan yang tumbuh dari masyarakat.
Di dalamnya terdapat kesadaran bahwa persoalan masyarakat harus dikenali oleh masyarakat sendiri. Potensi lokal harus ditemukan bersama. Solusi harus dibangun bersama. Dan keberhasilan harus menjadi milik bersama.
Inilah makna peranserta.
Peranserta bukan sekadar menghadirkan masyarakat dalam sebuah acara. Bukan sekadar mengundang warga untuk mengikuti pelatihan. Bukan pula sekadar meminta masyarakat bergotong royong setelah keputusan dibuat.
Peranserta berarti memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir, menentukan, bekerja, bertanggung jawab, dan mengambil manfaat dari perubahan.
Masyarakat Memiliki Pengetahuan
Salah satu kesalahan dalam pembangunan adalah menganggap pengetahuan hanya berada di ruang-ruang akademik, kantor pemerintahan, lembaga penelitian, atau pusat-pusat kekuasaan.
Padahal seorang petani memiliki pengetahuan tentang tanah dan musim.
Nelayan memahami perubahan laut.
Pedagang kecil mengetahui perilaku pasar di lingkungannya.
Perempuan desa memahami kebutuhan keluarganya dan komunitasnya.
Anak muda memahami teknologi dan perubahan zaman.
Tokoh masyarakat memahami sejarah sosial wilayahnya.
Semua itu adalah modal pengetahuan masyarakat.
Karena itu, pemberdayaan tidak seharusnya dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat tidak tahu apa-apa.
Pemberdayaan justru dimulai dengan pertanyaan:
“Apa yang sudah masyarakat miliki?”
Dari sanalah proses perubahan dapat dibangun.
PPM dan Tradisi Pembangunan dari Bawah
Sejak kelahirannya, PPM membawa gagasan tentang pentingnya memperkuat inisiatif, peranserta, dan keswadayaan masyarakat.
Gagasan tersebut semakin relevan ketika pembangunan Indonesia memasuki era baru.
Hari ini kita menghadapi persoalan yang semakin kompleks: perubahan iklim, ketahanan pangan, kesenjangan ekonomi, transformasi digital, krisis lingkungan, regenerasi petani, pengangguran anak muda, hingga melemahnya kohesi sosial.
Tidak mungkin seluruh persoalan tersebut diselesaikan hanya dari pusat.
Pemerintah memiliki kewenangan. Dunia usaha memiliki sumber daya. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan. Teknologi menyediakan alat. Tetapi masyarakatlah yang hidup langsung dengan persoalan tersebut.
Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian utama dari solusi.
Pembangunan yang kuat bukan pembangunan yang hanya bergerak dari atas ke bawah, tetapi pembangunan yang mampu mempertemukan kebijakan dari atas dengan pengetahuan dan kebutuhan dari bawah.
Gotong Royong sebagai Modal Sosial
Dalam tradisi masyarakat Indonesia, sesungguhnya kita memiliki modal yang luar biasa: gotong royong.
Gotong royong bukan sekadar kerja bersama membersihkan lingkungan.
Ia adalah cara masyarakat membangun kepercayaan.
Ia adalah mekanisme untuk saling membantu.
Ia adalah modal sosial untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Namun gotong royong harus diperbarui agar mampu menjawab tantangan zaman.
Di bidang ekonomi, ia dapat diwujudkan melalui koperasi dan usaha bersama.
Di bidang lingkungan, melalui gerakan menjaga sungai, hutan, tanah, dan sumber air.
Di bidang pangan, melalui penguatan petani dan sistem pangan lokal.
Di bidang pendidikan, melalui pembelajaran berbasis masyarakat.
Di bidang kebudayaan, melalui pelestarian sekaligus inovasi budaya lokal.
Di bidang teknologi, melalui pemanfaatan digital untuk memperkuat produktivitas masyarakat.
Dengan demikian, gotong royong tidak berhenti sebagai slogan sosial, tetapi menjadi kekuatan pembangunan.
Koperasi Harus Tumbuh dari Peranserta
Prinsip dari masyarakat untuk masyarakat juga sangat penting dalam membangun ekonomi rakyat.
Koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga yang berdiri karena program pemerintah atau proyek sesaat.
Koperasi harus lahir dari kebutuhan anggota.
Anggota menjadi pemilik sekaligus pengguna.
Keputusan dibuat secara demokratis.
Manfaat ekonomi dikembalikan kepada anggota dan komunitas.
Dengan demikian, koperasi menjadi institusi ekonomi yang tumbuh dari bawah.
Begitu pula UMKM. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka tumbuh: akses pasar, pembiayaan yang adil, teknologi, pendampingan, jejaring usaha, dan kelembagaan ekonomi yang kuat.
Ekonomi kerakyatan hanya akan menjadi kuat apabila rakyat memiliki ruang untuk menjadi pelaku ekonomi.
Desa sebagai Ruang Peranserta
Desa juga merupakan ruang penting bagi aktualisasi gagasan PPM.
Desa bukan sekadar lokasi pelaksanaan program.
Desa adalah komunitas yang memiliki sejarah, budaya, sumber daya alam, pengetahuan, dan struktur sosial sendiri.
Karena itu, pembangunan desa harus bertolak dari kekuatan desa.
Masyarakat desa perlu diberi kesempatan untuk menyusun prioritas, mengembangkan potensi, mengelola sumber daya, membangun kelembagaan ekonomi, dan menentukan masa depannya.
Dalam perspektif PPM, cita-cita tersebut sejalan dengan gagasan desa sejahtera atau qaryah thayyibah: sebuah kehidupan masyarakat yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, nilai-nilai kebudayaan, dan kualitas kehidupan.
Anak Muda Jangan Hanya Dijadikan Peserta
Ada satu kelompok yang harus mendapatkan perhatian besar dalam gerakan masyarakat: generasi muda.
Sering kali anak muda ditempatkan sebagai peserta seminar, peserta pelatihan, atau penerima program.
Padahal mereka seharusnya menjadi pelaku perubahan.
Anak muda membawa energi, kreativitas, keberanian, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi.
Mereka harus diberi ruang untuk memimpin kegiatan, membangun usaha, mengembangkan inovasi, mengelola komunitas, mengembangkan budaya, dan menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Kaderisasi dengan demikian bukan sekadar mencetak pengurus organisasi.
Kaderisasi adalah menumbuhkan manusia yang memiliki kepedulian, kemampuan, integritas, dan keberanian untuk bekerja bagi masyarakat.
PPM Bukan Rumah Proyek, tetapi Rumah Gerakan
Di sinilah PPM perlu terus meneguhkan identitasnya.
PPM tidak boleh terjebak menjadi organisasi yang hanya hidup ketika ada proyek.
PPM harus menjadi rumah gerakan.
Rumah tempat para kader belajar.
Rumah tempat pengalaman dipertukarkan.
Rumah tempat gagasan diuji melalui tindakan.
Rumah tempat masyarakat dipandang sebagai mitra, bukan objek.
Karena itu, kekuatan PPM tidak semata-mata diukur dari berapa banyak program yang dilaksanakan.
Kekuatan PPM seharusnya diukur dari berapa banyak masyarakat yang menjadi lebih berdaya, lebih mandiri, lebih percaya diri, dan mampu mengorganisasi dirinya sendiri.
Dakwah Bil Hal: Nilai yang Menjadi Tindakan
Dalam perspektif gerakan PPM, peranserta juga memiliki dimensi moral dan spiritual.
Nilai-nilai kebaikan tidak cukup hanya dibicarakan.
Ia harus diwujudkan dalam tindakan.
Inilah semangat dakwah bil hal—menyampaikan nilai melalui keteladanan dan kerja nyata.
Seorang kader tidak perlu selalu berbicara tentang pemberdayaan jika masyarakat belum merasakan manfaat kehadirannya.
Tidak perlu banyak berbicara tentang gotong royong jika dirinya tidak mau bekerja bersama.
Tidak perlu berbicara tentang kemandirian jika setiap persoalan selalu menunggu bantuan.
Gerakan akan dipercaya ketika nilai yang diyakini terlihat dalam tindakan.
Dari Penonton Menjadi Pelaku
Tantangan terbesar pembangunan masyarakat mungkin bukan kekurangan sumber daya.
Indonesia memiliki sumber daya alam.
Indonesia memiliki sumber daya manusia.
Indonesia memiliki kekayaan budaya.
Indonesia memiliki anak muda.
Indonesia memiliki komunitas.
Indonesia memiliki tradisi gotong royong.
Yang sering kali kurang adalah ruang untuk berperanserta.
Karena itu, tugas gerakan pemberdayaan bukan mengambil alih peran masyarakat.
Sebaliknya, tugasnya adalah membuka ruang agar masyarakat mampu mengambil perannya sendiri.
Pendamping bukan menjadi pemain utama.
Kader bukan menjadi penguasa masyarakat.
Organisasi bukan menjadi pusat segala keputusan.
Mereka hadir untuk memfasilitasi, menghubungkan, menguatkan, dan kemudian memberikan ruang agar masyarakat mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri.
PPM untuk Indonesia yang Berdaya
Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang semakin partisipatif.
Pemerintah tetap penting.
Negara tetap penting.
Dunia usaha penting.
Perguruan tinggi penting.
Teknologi penting.
Tetapi semuanya akan menjadi lebih kuat ketika masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dari proses perubahan.
Di sinilah PPM memiliki ruang pengabdian yang sangat luas.
Membangun masyarakat bukan berarti membangun untuk masyarakat.
Membangun masyarakat berarti membangun bersama masyarakat.
Dari desa ke desa.
Dari komunitas ke komunitas.
Dari kader ke kader.
Dari satu gerakan kecil menuju perubahan yang lebih besar.
Karena peradaban tidak dibangun hanya oleh kebijakan besar.
Peradaban dibangun oleh manusia yang mau bekerja, berbagi, belajar, dan berbuat untuk sesamanya.
Penutup: Kembali kepada Makna Peranserta
Pada akhirnya, PPM harus terus kembali kepada pertanyaan paling sederhana:
Untuk siapa kita bergerak?
Jawabannya adalah masyarakat.
Bersama siapa kita bergerak?
Jawabannya juga masyarakat.
Dan dari mana gerakan itu harus tumbuh?
Dari masyarakat itu sendiri.
Itulah hakikat PPM sebagai gerakan dari masyarakat untuk masyarakat.
Gerakan yang tidak menjadikan masyarakat sebagai objek.
Gerakan yang tidak datang membawa jawaban sebelum mendengarkan persoalan.
Gerakan yang tidak mengejar proyek sebagai tujuan akhir.
Tetapi gerakan yang percaya bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
PPM hadir bukan untuk menggantikan masyarakat.
PPM hadir untuk menguatkan masyarakat.
Karena ketika masyarakat berdaya, bangsa menjadi kuat.
Ketika masyarakat berpartisipasi, demokrasi menjadi hidup.
Ketika masyarakat mandiri, ekonomi rakyat tumbuh.
Dan ketika masyarakat bergerak bersama, di sanalah pembangunan mulai berubah menjadi gerakan peradaban.
PPMIndonesia.com
Meneguhkan Peranserta • Menguatkan Kaderisasi • Membangun Peradaban
