Kader PPM Dipercaya Menjadi Ketua Harian DPP PABPDSI Periode 2026–2034, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi untuk Kemajuan Desa
Bekasi, PPMIndonesia.com – Kader Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) kembali memperoleh amanah strategis di tingkat nasional. H. Karno Sirlani, yang selama ini dikenal sebagai aktivis pemberdayaan masyarakat dan tokoh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipercaya menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (DPP PABPDSI) Periode 2026–2034.
Bagi keluarga besar PPM, amanah tersebut merupakan bukti bahwa proses kaderisasi yang dibangun selama ini mampu melahirkan kader-kader yang tidak hanya aktif di lingkungan organisasi, tetapi juga dipercaya mengemban tanggung jawab dalam berbagai lembaga yang berperan langsung bagi pembangunan masyarakat dan desa.
Di lingkungan PPM, H. Karno Sirlani lebih akrab disapa Mas Karno. Ia merupakan kader yang telah lama berkiprah dalam gerakan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Presidium PPM Daerah Bekasi dan saat ini dipercaya sebagai Penasihat Pengurus PPM Kabupaten Bekasi Periode 2023–2028.
Bagi PPM, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kaderisasi bukan sekadar menyiapkan pengurus organisasi, tetapi membentuk pemimpin yang mampu hadir dan mengabdi di berbagai ruang kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan di PPM diharapkan terus menjadi pedoman dalam setiap amanah yang diemban, di mana pun kader berada.
PABPDSI sebagai Wadah Aspirasi BPD Seluruh Indonesia
Sebagai Ketua Harian DPP PABPDSI, Karno Sirlani menjelaskan bahwa organisasi tersebut merupakan wadah profesi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, keberadaan PABPDSI menjadi sarana penting bagi anggota BPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat desa sekaligus memperkuat fungsi kelembagaan BPD dalam sistem pemerintahan desa.
“PABPDSI merupakan wadah bagi anggota BPD dari seluruh Indonesia. Melalui organisasi ini, berbagai persoalan yang dihadapi BPD di daerah dapat disampaikan hingga ke tingkat pusat apabila belum memperoleh solusi di tingkat pemerintah daerah,” ujar Karno.
Ia menegaskan bahwa keberadaan BPD memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
BPD dan Pemerintah Desa Harus Bersinergi
Menurut Karno, pembangunan desa hanya dapat berjalan secara efektif apabila terdapat hubungan yang harmonis antara BPD dan Pemerintah Desa. Kedua lembaga tersebut bukan untuk saling berhadapan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
“BPD dan Pemerintah Desa harus bersinergi agar tercipta pembangunan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut juga harus terbangun dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan secara efektif,” katanya.
Karno menambahkan bahwa sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan warga desa.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai fondasi utama pemerataan ekonomi.
“Peran BPD harus sejalan dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Pusat, terutama dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Mengawal Pembangunan Desa Berkelanjutan
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan desa, PABPDSI juga telah meluncurkan enam Satuan Tugas Nasional (Satgas Asta Cita Desa) bersamaan dengan pelantikan Pengurus Pusat PABPDSI di Purwakarta.
Pembentukan satgas tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung percepatan pembangunan desa sekaligus memperkuat kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
PPM Melahirkan Pemimpin yang Mengabdi
Bagi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), kiprah H. Karno Sirlani merupakan gambaran nyata bahwa kaderisasi adalah proses panjang membentuk karakter kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian, bukan sekadar jabatan.
PPM meyakini bahwa kader yang memperoleh amanah di berbagai lembaga tetap membawa nilai-nilai yang ditanamkan organisasi, yaitu keberpihakan kepada masyarakat, semangat partisipasi, gotong royong, dan pemberdayaan.
Karena itu, setiap kader diharapkan tidak pernah melupakan “rumah” tempat mereka ditempa. PPM adalah kawah candradimuka yang membentuk karakter kepemimpinan melalui proses belajar, pengabdian, dan kerja nyata bersama masyarakat.
Amanah yang kini diemban H. Karno Sirlani diharapkan semakin memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus memperkokoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Kiprah tersebut juga menjadi inspirasi bahwa kader PPM akan selalu hadir di berbagai bidang kehidupan, membawa semangat pemberdayaan dan pengabdian untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. (emha)
PPMIndonesia.com
“Kader PPM hadir di mana masyarakat membutuhkan. Mengabdi, memberdayakan, dan membangun peradaban melalui kerja nyata.”
