Jakarta|PPMIndonesia.com– Di panggung politik, tepuk tangan adalah energi. Ia menjadi tanda keberhasilan, legitimasi, sekaligus penguat moral kekuasaan. Semakin panjang tepuk tangan terdengar, semakin besar keyakinan bahwa sebuah kebijakan dianggap benar dan berpihak kepada rakyat.
Namun ekonomi bekerja dengan hukum yang berbeda. Ia tidak mengenal tepuk tangan.
Ekonomi tidak bergerak oleh semangat pidato, melainkan oleh kemampuan nyata. Ia tidak tunduk pada gegap gempita seremoni, melainkan pada keseimbangan antara kapasitas negara, daya tahan fiskal, produktivitas masyarakat, dan kepercayaan pasar.
Karena itu, sejarah sering memperlihatkan ironi: sebuah kebijakan dapat terdengar sangat heroik di podium, tetapi justru menjadi beban berat ketika masuk ke dalam mekanisme ekonomi yang sesungguhnya.
Fenomena inilah yang perlahan mulai terlihat dalam berbagai program besar negara belakangan ini.
Program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan koperasi desa secara masif, penguatan distribusi pangan nasional, hingga berbagai proyek sosial-ekonomi lainnya sesungguhnya lahir dari niat yang baik. Negara ingin hadir lebih dekat kepada rakyat. Negara ingin memastikan masyarakat kecil mendapat perlindungan dan akses ekonomi yang lebih baik.
Tidak ada yang salah dengan niat itu.
Tetapi persoalannya muncul ketika negara ingin mengurus terlalu banyak hal sekaligus, dalam waktu yang sangat cepat, di tengah situasi global yang justru sedang penuh ketidakpastian.
Negara hari ini tampak seperti seseorang yang membuka terlalu banyak tab di laptop lama: pada awalnya terlihat lancar dan percaya diri, tetapi perlahan mulai melambat, panas, lalu kehilangan kemampuan mengendalikan semuanya secara stabil.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara politik dan ekonomi.
Politik sering berpikir dalam kerangka simbol dan momentum. Sementara ekonomi bekerja dalam kerangka kapasitas dan keberlanjutan.
Di podium pidato, angka triliunan rupiah bisa terdengar gagah. Tetapi di pasar, sedikit saja harga pangan naik, masyarakat langsung gelisah. Di ruang investasi, sedikit saja defisit melebar, pasar mulai membaca risiko. Bahkan gejolak kecil pada nilai tukar rupiah dapat memicu kecemasan yang jauh lebih besar daripada ribuan slogan optimistis.
Ekonomi memang tidak mengenal tepuk tangan. Ia hanya mengenal apakah sebuah sistem mampu bertahan atau tidak.
Karena itu, program-program berskala besar sesungguhnya tidak hanya membutuhkan semangat politik, tetapi juga kesiapan administratif, kekuatan fiskal, ketepatan prioritas, dan kemampuan birokrasi yang sangat matang.
Masalahnya, negara bukanlah mesin tanpa batas.
Birokrasi memiliki kapasitas tertentu.
Anggaran memiliki daya tahan tertentu.
Pejabat memiliki kemampuan tertentu.
Dan masyarakat pun memiliki tingkat kesabaran tertentu.
Ketika terlalu banyak proyek besar dijalankan secara bersamaan, maka energi negara perlahan habis bukan untuk membangun masa depan, melainkan untuk mengurus kerumitan administratif yang terus membesar setiap hari.
Negara akhirnya sibuk mengelola rapat, koordinasi, distribusi, pengawasan, audit, pengadaan, hingga konflik kewenangan antarlembaga.
Sementara itu, dunia di luar sedang bergerak ke arah yang semakin tidak ramah.
Ekonomi global melambat.
Perang dagang meningkat.
Ketegangan geopolitik meluas.
Utang dunia membengkak.
Suku bunga global tinggi.
Arus investasi menjadi semakin sensitif.
Dalam situasi seperti itu, negara sebenarnya membutuhkan bantalan yang kuat: fiskal yang sehat, cadangan anggaran yang cukup, ruang manuver yang longgar, dan prioritas pembangunan yang benar-benar terukur.
Sebab ketika tekanan global membesar, seluruh kelemahan domestik biasanya muncul secara bersamaan.
Penerimaan pajak dapat menurun.
Defisit melebar.
Nilai tukar tertekan.
Belanja sosial meningkat.
Sementara program-program besar tetap harus berjalan karena sudah terlanjur menjadi janji politik.
Di titik inilah jebakan mulai terasa. Pemerintah sering berada dalam posisi yang sulit: melanjutkan program berarti menambah tekanan fiskal, tetapi menghentikannya akan dianggap sebagai kegagalan politik.
Maka lahirlah keadaan paradoks yang sering dialami banyak negara berkembang: maju terasa berat, mundur terasa memalukan.
Padahal sesungguhnya, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa banyak hal yang ingin diurusnya, melainkan seberapa tepat negara memilih apa yang benar-benar harus diurus.
Negara yang sehat bukan negara yang mengambil alih seluruh kehidupan rakyat, tetapi negara yang mampu menciptakan ruang agar rakyat dapat tumbuh dengan kekuatannya sendiri.
Karena masyarakat sesungguhnya memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa ketika diberi stabilitas, kepastian, dan kesempatan.
Warung kecil bisa hidup tanpa proyek besar.
Petani dapat berkembang jika distribusi adil.
Nelayan mampu bertahan jika biaya hidup terkendali.
Usaha kecil tumbuh jika pasar tidak dibebani ketidakpastian.
Dalam banyak kasus, tugas terbesar negara justru bukan menjadi operator utama kehidupan ekonomi, melainkan menjadi penjaga keseimbangan agar masyarakat dapat bergerak secara sehat.
Di sinilah pentingnya kerendahan hati dalam mengelola negara.
Bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan melalui proyek raksasa.
Bahwa tidak semua persoalan membutuhkan mobilisasi birokrasi nasional.
Dan bahwa terkadang, kebijakan terbaik adalah kebijakan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk tumbuh secara alami.
Sebab pada akhirnya, sejarah ekonomi tidak pernah menilai negara dari panjangnya tepuk tangan di ruang pidato.
Sejarah hanya akan mengingat satu hal:
apakah rakyat benar-benar hidup lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sejahtera. (acank)
