10 Agenda Ekonomi Rakyat PPM 2026–2031

EDITORIAL PPMIndonesia.

JAKARTA.PPMIndonesia.com– Ada saat ketika sebuah organisasi harus berhenti sejenak untuk bertanya kepada dirinya sendiri: ke mana gerakan ini akan dibawa setelah perjalanan panjang yang telah dilalui?

Pertanyaan itu menjadi penting bagi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) ketika memasuki momentum PENAS X.

PENAS bukan sekadar forum konsolidasi organisasi. Ia harus menjadi ruang untuk membaca perubahan zaman, mengevaluasi perjalanan, memperkuat kaderisasi, dan merumuskan agenda baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tema “Meneguhkan Peranserta, Menguatkan Kaderisasi, Membangun Peradaban” bukan hanya rangkaian kata.

Di dalamnya terdapat tiga agenda besar.

Pertama, mengembalikan peranserta masyarakat sebagai kekuatan pembangunan.

Kedua, menyiapkan kader yang mampu membaca perubahan dan bekerja di tengah masyarakat.

Ketiga, memastikan seluruh gerakan bermuara pada pembangunan peradaban.

Salah satu medan penting dari ketiganya adalah ekonomi rakyat.

Sebab masyarakat yang tidak memiliki kemandirian ekonomi akan sulit memiliki posisi tawar dalam pembangunan.

Karena itu, PENAS X perlu menghasilkan arah yang lebih konkret:

bagaimana PPM ikut membangun ekonomi rakyat yang produktif, mandiri, inklusif, berkeadilan, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.

Dari sinilah gagasan 10 Agenda Ekonomi Rakyat PPM 2026–2031 perlu dirumuskan.

Mengapa Ekonomi Rakyat Harus Menjadi Agenda Utama?

Indonesia tidak kekurangan potensi ekonomi.

Desa memiliki sumber daya.

Petani memiliki lahan dan pengetahuan.

Nelayan memiliki laut.

UMKM memiliki kreativitas.

Koperasi memiliki anggota.

Generasi muda memiliki energi dan teknologi.

Masyarakat memiliki jaringan sosial dan tradisi gotong royong.

Namun potensi tersebut sering berjalan sendiri-sendiri.

Petani menghasilkan produk tetapi lemah dalam pemasaran.

UMKM memiliki produk tetapi kesulitan memperbesar skala.

Koperasi memiliki anggota tetapi belum semuanya kuat dalam usaha produktif.

Desa memiliki sumber daya tetapi nilai tambahnya sering keluar dari wilayah.

Masyarakat menjaga lingkungan tetapi belum selalu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.

Di sinilah PPM melihat persoalan utama ekonomi rakyat:

bukan semata-mata kekurangan potensi, tetapi kekurangan kemampuan mengorganisasi potensi menjadi kekuatan ekonomi.

Maka tugas ke depan bukan sekadar memberikan bantuan.

Tugasnya adalah membangun ekosistem.

10 AGENDA EKONOMI RAKYAT PPM 2026–2031

1. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Agenda pertama adalah memperkuat masyarakat agar mampu membangun sumber penghidupannya sendiri.

Kemandirian ekonomi tidak berarti masyarakat berjalan sendirian.

Kemandirian berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, membangun usaha, mengakses pasar, dan melakukan kerja sama secara setara.

PPM perlu mendorong lahirnya model-model ekonomi masyarakat yang berangkat dari potensi lokal.

Desa tidak harus menjadi replika kota.

Desa harus menemukan kekuatan ekonominya sendiri.

Pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa, hingga pengelolaan lingkungan dapat menjadi basis ekonomi masyarakat.

Prinsipnya sederhana:

Dari potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi lokal.

2. Menguatkan Koperasi sebagai Infrastruktur Ekonomi Rakyat

Koperasi harus ditempatkan kembali sebagai salah satu instrumen strategis ekonomi rakyat.

Namun koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas administratif atau simpan pinjam.

Koperasi harus bergerak ke sektor produktif.

Koperasi petani.

Koperasi nelayan.

Koperasi UMKM.

Koperasi produsen.

Koperasi konsumen.

Koperasi desa.

Koperasi berbasis ekonomi hijau.

Semuanya harus diarahkan untuk memperkuat posisi tawar anggota.

PPM dapat mendorong model koperasi sebagai agregator ekonomi masyarakat.

Menghimpun produksi.

Mengakses pembiayaan.

Menyediakan teknologi.

Mengembangkan pemasaran.

Mengelola distribusi.

Membangun kemitraan.

Dengan demikian, koperasi menjadi jembatan antara masyarakat dan pasar.

Arah ini juga sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan peran aktif koperasi dalam pengembangan kewirausahaan dan agromaritim serta mendorong peningkatan produktivitas koperasi.

3. UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Bertahan

Agenda ketiga adalah membawa UMKM dari sekadar bertahan menuju pertumbuhan.

Selama ini pemberdayaan UMKM sering berhenti pada pelatihan.

Diberi pelatihan membuat produk.

Diberi pelatihan pemasaran.

Diberi pelatihan digital.

Tetapi setelah pelatihan selesai, pelaku usaha kembali menghadapi persoalan yang sama.

Karena itu, PPM perlu mendorong pendekatan ekosistem UMKM.

UMKM harus mendapatkan akses:

modal → bahan baku → teknologi → produksi → standardisasi → branding → pemasaran → distribusi → pasar.

Koperasi dapat menjadi agregator.

Perguruan tinggi menjadi pusat inovasi.

Pemerintah menjadi fasilitator.

Dunia usaha menjadi mitra pasar.

Dan platform digital menjadi penguat distribusi.

Targetnya bukan sekadar semakin banyak UMKM.

Targetnya adalah semakin banyak UMKM yang naik kelas.

4. Membangun Ekonomi Hijau Berbasis Masyarakat

Ekonomi hijau harus menjadi salah satu agenda utama ekonomi rakyat.

Lingkungan bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi.

Lingkungan juga merupakan modal ekonomi masyarakat.

Hutan.

Lahan pertanian.

Mangrove.

Sungai.

Laut.

Sumber air.

Semua memiliki nilai ekologis sekaligus nilai sosial-ekonomi.

Karena itu, PPM perlu mendorong lahirnya ekonomi hijau berbasis masyarakat.

Pertanian berkelanjutan.

Ekonomi sirkular.

Pengelolaan sampah.

Energi terbarukan.

Ekowisata.

Produk ramah lingkungan.

Rehabilitasi ekosistem.

Semuanya dapat menjadi bagian dari ekonomi rakyat.

Prinsipnya:

lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera.

Ekonomi hijau tidak boleh menjadi ekonomi yang hanya menguntungkan pemodal.

Ia harus membuka ruang bagi masyarakat sebagai pelaku.

5. Membangun Model Perdagangan Karbon Berbasis Masyarakat dan Koperasi

Perdagangan karbon merupakan salah satu peluang baru dalam ekonomi hijau.

Namun PPM harus mengambil posisi yang jelas.

Karbon boleh menjadi komoditas, tetapi masyarakat tidak boleh kehilangan posisi.

Jika masyarakat menjaga hutan, mangrove, lahan pertanian, gambut atau ekosistem lainnya yang menghasilkan manfaat karbon, maka masyarakat harus memiliki pengetahuan, kelembagaan, posisi tawar dan mekanisme manfaat yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Koperasi dapat menjadi salah satu instrumen kelembagaan.

Masyarakat mengelola.

Koperasi mengorganisasi.

Teknologi membantu monitoring.

Lembaga yang berwenang melakukan verifikasi.

Pasar memberikan nilai ekonomi.

Dan manfaat kembali kepada masyarakat serta konservasi.

PPM dapat mengembangkan model perdagangan karbon berbasis masyarakat dan koperasi sebagai salah satu laboratorium ekonomi hijau.

Bukan sekadar menjual karbon.

Tetapi membangun ekonomi masyarakat dari perlindungan lingkungan.

6. Digitalisasi Ekonomi Rakyat

Tidak mungkin membangun ekonomi rakyat masa depan dengan cara kerja masa lalu.

Digitalisasi harus menjadi bagian dari agenda PPM.

Namun digitalisasi bukan sekadar membuat akun media sosial.

Yang dibutuhkan adalah transformasi digital ekonomi rakyat.

Koperasi memiliki sistem data anggota.

UMKM memiliki pencatatan digital.

Petani memiliki informasi pasar.

Produk masyarakat dapat masuk marketplace.

Transaksi menjadi lebih transparan.

Rantai pasok dapat dilacak.

Data produksi dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Generasi muda menjadi penggerak transformasi.

Teknologi harus menjadi alat untuk memperbesar kemampuan masyarakat.

Bukan alat untuk menciptakan ketergantungan baru.

7. Membangun Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dari bawah harus benar-benar dimulai dari bawah.

Desa jangan hanya menjadi tempat pelaksanaan program.

Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Setiap desa memiliki karakter yang berbeda.

Ada desa pertanian.

Desa pesisir.

Desa wisata.

Desa industri rumah tangga.

Desa perkebunan.

Desa dengan potensi ekonomi kreatif.

Karena itu pendekatannya tidak boleh seragam.

PPM dapat mendorong Model Desa Ekonomi Rakyat, yang mengintegrasikan:

potensi lokal + koperasi + UMKM + teknologi + lingkungan + pasar.

Tujuannya bukan membuat desa menjadi kota.

Tujuannya adalah membuat masyarakat desa memiliki alasan ekonomi untuk tetap produktif dan berkembang di wilayahnya sendiri.

8. Membangun Kewirausahaan Generasi Muda

Kaderisasi tidak boleh hanya menghasilkan kader organisasi.

Kaderisasi harus menghasilkan kader perubahan.

Generasi muda PPM harus mampu menjadi:

penggerak koperasi,

pengusaha muda,

pengelola UMKM,

inovator teknologi,

pelaku ekonomi kreatif,

penggerak ekonomi hijau,

pendamping masyarakat,

dan pemimpin komunitas.

PPM dapat membangun ruang inkubasi kewirausahaan bagi generasi muda.

Bukan sekadar mengajarkan bagaimana membuka usaha.

Tetapi bagaimana membaca persoalan masyarakat dan mengubahnya menjadi peluang solusi.

Dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya mengejar keuntungan.

Ia menjadi kewirausahaan sosial yang menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.

9. Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Pengetahuan

Masyarakat memiliki pengetahuan.

Namun banyak pengetahuan lokal yang belum diubah menjadi inovasi.

Petani memiliki pengetahuan tentang tanah.

Nelayan memahami laut.

Pengrajin memiliki keterampilan turun-temurun.

Masyarakat desa memiliki pengetahuan tentang sumber daya lokal.

PPM perlu mempertemukan pengetahuan lokal dengan ilmu pengetahuan modern.

Perguruan tinggi dapat menjadi mitra.

Teknologi dapat memperkuat.

Generasi muda dapat menerjemahkan.

Koperasi dapat mengembangkan secara ekonomi.

Dengan demikian terjadi sebuah proses:

pengetahuan → inovasi → produk → usaha → pasar → kesejahteraan.

Inilah ekonomi rakyat berbasis pengetahuan.

10. Membangun Ekosistem Kemitraan dan Pembiayaan Ekonomi Rakyat

Tidak ada ekonomi rakyat yang dapat berkembang sendirian.

Masyarakat membutuhkan pemerintah.

Koperasi membutuhkan teknologi.

UMKM membutuhkan pembiayaan.

Desa membutuhkan pasar.

Dunia usaha membutuhkan mitra.

Perguruan tinggi membutuhkan ruang penerapan ilmu.

Karena itu, agenda terakhir adalah membangun ekosistem kemitraan ekonomi rakyat.

PPM dapat memainkan fungsi sebagai penghubung:

masyarakat ↔ koperasi ↔ pemerintah ↔ dunia usaha ↔ perguruan tinggi ↔ lembaga keuangan ↔ pasar.

Pembiayaan juga harus dikembangkan lebih beragam.

Tidak hanya kredit.

Tetapi pembiayaan produktif, kemitraan usaha, investasi berdampak, pembiayaan hijau, CSR, filantropi produktif, dan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha masyarakat.

Tujuannya satu:

modal harus mendatangi potensi yang produktif, bukan sekadar masyarakat yang sudah memiliki modal.

Dari 10 Agenda Menjadi Gerakan

Sepuluh agenda tersebut jangan berhenti sebagai daftar program.

Ia harus diterjemahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat PPM.

Karena itu, diperlukan tahapan yang jelas.

1. 2026: Konsolidasi dan Pemetaan

Tahun pertama diarahkan untuk memetakan potensi ekonomi masyarakat, koperasi, UMKM, desa, kader, dan aset ekologis.

PPM perlu mengetahui:

siapa yang bergerak, di mana, dengan potensi apa, dan membutuhkan dukungan apa.

2. 2027: Pilot Project

Tidak perlu langsung membangun program besar.

Mulailah dari beberapa wilayah percontohan.

Misalnya:

• koperasi hijau;
• desa ekonomi rakyat;
• koperasi UMKM;
• ekonomi sirkular;
• kewirausahaan muda;
• model perdagangan karbon berbasis masyarakat.

Mulai kecil, tetapi dirancang untuk tumbuh.

3. 2028: Penguatan Ekosistem

Model yang berhasil mulai dihubungkan dengan pembiayaan, teknologi, pasar, pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Pada tahap ini, PPM tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi menjadi penghubung ekosistem.

4. 2029: Replikasi

Model yang berhasil diperluas ke wilayah lain.

Pengetahuan dikembangkan menjadi modul.

Pengalaman lapangan menjadi pembelajaran.

Kader lokal menjadi pendamping.

Koperasi menjadi pusat pengembangan ekonomi.

5. 2030: Integrasi Nasional

Berbagai model mulai dihubungkan dalam jaringan ekonomi rakyat PPM.

Koperasi dapat saling terhubung.

UMKM dapat saling memasok.

Produk masyarakat dapat masuk jaringan pasar.

Data dan pengetahuan dapat dibagikan.

Ekonomi hijau dapat diperluas.

6. 2031: Evaluasi dan Konsolidasi Baru

Pada akhir periode, PPM harus mampu menjawab pertanyaan sederhana:

Apa yang berubah?

Berapa banyak masyarakat yang ekonominya menguat?

Berapa koperasi yang naik kelas?

Berapa UMKM yang berkembang?

Berapa kader muda yang menjadi pelaku ekonomi?

Berapa desa yang memiliki model ekonomi produktif?

Berapa ekosistem yang berhasil dipulihkan?

Dan yang paling penting:

seberapa besar peranserta masyarakat benar-benar menjadi kekuatan pembangunan?

Ukuran Keberhasilan Harus Berubah

Agenda ekonomi rakyat tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan.

Bukan berapa banyak seminar.

Bukan berapa banyak pelatihan.

Bukan berapa banyak proposal.

Bukan berapa banyak peserta.

Ukuran keberhasilan harus berada di lapangan.

Pendapatan masyarakat meningkat.

Koperasi semakin sehat.

UMKM semakin produktif.

Lapangan kerja bertambah.

Generasi muda memiliki peluang.

Lingkungan semakin terjaga.

Masyarakat memiliki posisi tawar.

Dan ketergantungan terhadap bantuan semakin berkurang.

Inilah ukuran pembangunan yang sesungguhnya.

Dari Ideopraxis Menuju Ekonomi Rakyat

PPM membutuhkan cara berpikir yang tidak berhenti pada ide.

Gagasan harus bertemu kenyataan.

Nilai harus diterjemahkan menjadi tindakan.

Dan tindakan harus menghasilkan perubahan.

Inilah yang dapat disebut sebagai ideopraxis: gagasan yang memperoleh makna melalui praksis.

Kemandirian tidak cukup dibicarakan.

Harus ada koperasi.

Peranserta tidak cukup didefinisikan.

Harus ada masyarakat yang ikut mengambil keputusan.

Ekonomi hijau tidak cukup menjadi slogan.

Harus ada usaha yang menjaga lingkungan.

Kaderisasi tidak cukup menghasilkan struktur.

Harus ada kader yang bekerja di lapangan.

Dan pembangunan peradaban tidak cukup dibicarakan dalam forum.

Ia harus terlihat dalam kehidupan masyarakat.

PENAS X: Dari Forum Organisasi Menjadi Titik Tolak Gerakan

Karena itu, PENAS X harus menjadi lebih dari sekadar tempat mengambil keputusan organisasi.

PENAS X harus menjadi ruang kelahiran agenda baru PPM.

Di Yogyakarta, PPM dapat kembali menegaskan bahwa gerakan masyarakat tidak boleh kehilangan relevansinya terhadap persoalan ekonomi.

Dunia berubah.

Maka gerakan harus berubah.

Tetapi perubahan tidak berarti meninggalkan nilai.

Nilai tetap.
Metode berkembang.
Praksis diperkuat.

Peranserta tetap menjadi fondasi.

Kemandirian tetap menjadi tujuan.

Gotong royong tetap menjadi energi.

Keadilan sosial tetap menjadi orientasi.

Tetapi semua itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa zaman:

koperasi modern, UMKM naik kelas, ekonomi digital, ekonomi hijau, kewirausahaan muda, perdagangan karbon yang berkeadilan, ekonomi sirkular, desa produktif, dan kemitraan strategis.

Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat, Untuk Peradaban

Pada akhirnya, ekonomi rakyat bukan sekadar persoalan ekonomi.

Ia adalah persoalan martabat.

Masyarakat yang mampu menghasilkan, mengelola, dan menikmati hasil ekonominya sendiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan masa depannya.

Karena itu, membangun ekonomi rakyat berarti membangun manusia.

Membangun koperasi berarti membangun kekuatan bersama.

Membangun UMKM berarti membangun kesempatan.

Membangun ekonomi hijau berarti menjaga kehidupan.

Membangun kader berarti menyiapkan masa depan.

Dan membangun peranserta berarti menghidupkan kembali energi masyarakat sebagai kekuatan perubahan.

PENAS X harus menjadi momentum untuk menyatukan semuanya.

10 Agenda Ekonomi Rakyat PPM 2026–2031 bukanlah daftar yang selesai ketika PENAS berakhir.

Ia harus menjadi agenda kerja.

Menjadi peta jalan.

Menjadi ruang kolaborasi.

Dan pada akhirnya menjadi gerakan.

Sebab PPM tidak cukup hanya berbicara tentang masyarakat.

PPM harus bekerja bersama masyarakat.

Tidak cukup berbicara tentang kemandirian.

PPM harus membangun kelembagaan yang memungkinkan masyarakat mandiri.

Tidak cukup berbicara tentang peradaban.

PPM harus ikut menyiapkan manusia yang mampu membangun peradaban.

Maka dari PENAS X, mari kita tegaskan kembali arah gerakan:

Peranserta menjadi modal.
Kaderisasi menjadi investasi.
Koperasi menjadi kekuatan ekonomi.
UMKM menjadi penggerak.
Teknologi menjadi daya ungkit.
Ekonomi hijau menjadi masa depan.
Gotong royong menjadi energi.
Dan masyarakat menjadi subjek pembangunan.

Dari situlah ekonomi rakyat yang berkelanjutan dapat tumbuh.

Dari masyarakat.
Oleh masyarakat.
Untuk kesejahteraan.
Untuk keadilan.
Untuk peradaban.

PENAS X bukan akhir perjalanan PPM.

PENAS X adalah titik tolak untuk kembali bergerak. (ppmindonesia)