OPINI PPMIndonesia
Bonus Demografi Tidak Akan Menjadi Bonus Jika Pembangunan Kehilangan Keadilan
Menuju Seratus Tahun Indonesia: Pertanyaan yang Harus Dijawab
JAKARTA.PPMIndonesia.com-Tahun 2045 akan menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat satu abad setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia, masyarakat yang sejahtera, serta sumber daya manusia yang unggul. Berbagai dokumen perencanaan nasional menyebutnya sebagai Indonesia Emas 2045.
Namun di balik optimisme tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang membangun peradaban, atau justru sedang memperbesar ketimpangan?
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Infrastruktur terus dibangun. Teknologi berkembang pesat. Investasi meningkat. Kota-kota tumbuh semakin modern. Akan tetapi, pembangunan sejatinya tidak dapat diukur hanya dari angka-angka makro. Ia harus diukur dari sejauh mana kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya, melainkan bangsa yang adil.
Kemajuan Tidak Selalu Berarti Pemerataan
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai sektor. Jalan tol menghubungkan antardaerah, pelabuhan diperluas, kawasan industri berkembang, dan transformasi digital mulai mengubah wajah pelayanan publik.
Namun pada saat yang sama, berbagai persoalan mendasar masih terus menghantui.
Di banyak desa, petani masih kesulitan memperoleh harga yang layak. Nelayan menghadapi biaya produksi yang tinggi. Pelaku UMKM masih berjuang mendapatkan akses pembiayaan dan pasar. Anak-anak di wilayah terpencil belum menikmati kualitas pendidikan yang setara. Ketimpangan akses kesehatan dan teknologi juga masih menjadi kenyataan.
Kemajuan yang tidak disertai pemerataan akan melahirkan dua Indonesia: Indonesia yang maju di pusat-pusat pertumbuhan dan Indonesia yang tertinggal di pinggiran.
Pembangunan seperti ini berisiko menciptakan jurang sosial yang semakin lebar.
Bonus Demografi: Peluang yang Tidak Datang Dua Kali
Indonesia diperkirakan menikmati bonus demografi hingga sekitar tahun 2045. Pada masa ini, jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi tersebut merupakan peluang yang sangat langka dalam sejarah suatu bangsa.
Namun bonus demografi bukanlah hadiah otomatis.
Ia hanya akan menjadi kekuatan apabila generasi mudanya memiliki pendidikan yang baik, keterampilan yang relevan, kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang layak.
Tanpa investasi yang serius pada manusia, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban demografi: meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan konflik sosial.
Karena itu, pembangunan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Membangun Peradaban, Bukan Sekadar Infrastruktur
Infrastruktur memang penting. Jalan, bendungan, pelabuhan, jaringan internet, dan kawasan industri merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi.
Namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh beton dan baja, tetapi oleh karakter manusianya.
Peradaban dibangun melalui pendidikan yang berkualitas, budaya kerja yang produktif, kepemimpinan yang berintegritas, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mampu bekerja sama, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama.
Karena itu, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan moral, intelektual, dan sosial.
Desa Harus Menjadi Pilar Indonesia 2045
Indonesia tidak akan menjadi negara maju jika desa hanya menjadi penonton pembangunan.
Lebih dari separuh wilayah Indonesia adalah kawasan pedesaan. Desa merupakan sumber pangan, sumber air, sumber budaya, dan ruang hidup jutaan warga negara.
Jika desa kuat, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang kokoh.
Sebaliknya, jika desa terus kehilangan petani, kehilangan generasi muda, dan kehilangan produktivitasnya, maka ketahanan nasional akan melemah.
Karena itu, pembangunan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Desa harus diperkuat melalui:
- Pemberdayaan ekonomi lokal;
- Penguatan koperasi dan BUMDes;
- Hilirisasi hasil pertanian;
- Pengembangan desa wisata;
- Digitalisasi UMKM;
- Pendidikan kewirausahaan; serta
- Peningkatan kapasitas masyarakat.
Desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi yang Bertumbuh Harus Mengangkat Rakyat
Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok tertentu, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat.
Konstitusi Indonesia telah memberikan arah yang jelas melalui Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Artinya, pembangunan ekonomi harus berpihak kepada rakyat.
Ekonomi kerakyatan perlu diperkuat melalui:
- pengembangan koperasi modern;
- akses pembiayaan bagi UMKM;
- perlindungan petani dan nelayan;
- penguatan industri berbasis sumber daya lokal;
- pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar;
- serta kebijakan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Ketika rakyat menjadi pelaku utama pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Peran Gerakan Masyarakat dalam Membangun Peradaban
Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang sama.
Di sinilah gerakan pemberdayaan masyarakat menemukan relevansinya.
Perubahan sosial tidak selalu lahir dari ruang kekuasaan. Ia sering tumbuh dari komunitas-komunitas yang bekerja secara konsisten mendampingi masyarakat, membangun pendidikan, mengembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat solidaritas sosial.
Semangat inilah yang selama ini menjadi jalan perjuangan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM): menghadirkan perubahan melalui partisipasi, pemberdayaan, dan kerja bersama masyarakat.
Indonesia 2045 membutuhkan lebih banyak gerakan yang membangun daripada sekadar gerakan yang ramai berbicara.
Indonesia Emas Harus Menjadi Indonesia Berkeadilan
Keberhasilan Indonesia pada tahun 2045 tidak boleh hanya diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), tingginya investasi, atau megahnya infrastruktur.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika:
- tidak ada lagi petani yang hidup dalam kemiskinan;
- anak-anak desa memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- UMKM mampu naik kelas;
- generasi muda memiliki pekerjaan yang bermartabat;
- lingkungan tetap lestari;
- dan setiap warga negara merasakan manfaat pembangunan.
Itulah makna Indonesia Emas yang sesungguhnya: kemajuan yang dirasakan bersama.
Penutup: Memilih Jalan Peradaban
Seratus tahun Indonesia adalah momentum untuk menentukan arah bangsa.
Apakah kita hanya ingin menjadi negara yang kaya secara ekonomi, tetapi rapuh secara sosial? Ataukah kita ingin menjadi bangsa yang maju karena berhasil memadukan pertumbuhan, keadilan, dan kemanusiaan?
Pilihan itu ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil hari ini.
Indonesia 2045 bukan sekadar tentang gedung-gedung tinggi atau teknologi yang canggih. Ia adalah tentang manusia Indonesia yang berdaya, desa yang mandiri, ekonomi yang berpihak kepada rakyat, dan pembangunan yang menghadirkan keadilan.
Karena pada akhirnya, peradaban tidak dibangun oleh kemegahan semata, melainkan oleh keberanian sebuah bangsa untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan. (ppmindonesia)
Redaksi PPMIndonesia
“Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat, Untuk Peradaban.”
